MAKASSAR - Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar mendukung Yayasan Hutan Biru (YHB) Bersama Sasakawa Peace Foundation (SFP) untuk melakukan sebuah studi guna menganalisis berbagai penyebab dan tekanan lokal yang berkontribusi terhadap penurunan produksi perikanan. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan partisipasi dalam Focus Group Discussion bersama para pihak dan ahli untuk mengumpulkan persepsi dan informasi terkait hal tersebut. 

"Tentu ini kajian yang menarik, mengingat ini juga bisa berdampak pada masyarakat kelautan dan perikanan," ujar Plt Kepala BPPMHKP Makassar, Muhammad Zamrud, Rabu (21/8/2024).

Zamrud mengatakan, peserta pada kegiatan ini adalah BPPMHKP Makasaar, BPSPL Makassar, DKP SulSel, Akademisi dari Unhas, Stitek Balik Diwa, UMI, Asosiasi Demersal Indonesia, Yayasan Konservasi Laut Indonesia, Yayasan Roman Celebes Indonesia, Sustainable Fisheries Partnership, Forkom NARASI, Pemerintah Desa Tompotana Kepulauan Tanakeke, Nelayan dan Petani Tambak.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP yang melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu serta Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP turut berperan dalam pelaksanaan kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

"Kami menyampaikan kondisi terkini ekspor produk perikanan yang keluar dari wilayah Sulawesi Selatan," tuturnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Zamrud juga berdiskusi terkait factor-faktor kunci penurunan perikanan pesisisr dan skala kecil serta tinjauan beberapa regulasi terkait perikanan pesisir dan pelesetarian lingkungan dan mengidentifikasi kesenjangan dalam penegakan hukum dan peratutan.

Sebagai infromasi, penurunan perikanan global adalah masalah multi-aspek yang sering dikaitkan dengan perubahan iklim.  Meski kenaikan suhu laut dan perubahan pada ekosistem laut akibat perubahan iklim merupakan penyumbang dampak penurunan perikanan yang cukup signifikan, analisis ini untuk mengungkap penyebab atau tekanan local yang berdampak pada perikanan seperti ppenangkapan ikan secara berlebihan, praktek penangkapan illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing), polusi dari limbah dan limpasan pertanian, perusakan habitat, pertambangan dan regulasi yang tidak memadai, dampak eksesif perlindungan mamalia laut dan degradasi lingkungan akibat kegiatan industri.