JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dalam penerapan sistem ketertelusuran (traceability) sebagai bagian dari kebijakan ekonomi biru (blue economy). Dalam kerjasama tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasi Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berfokus pada peningkatan kapasitas supplier serta pemahaman private standar.

"Kami sudah meluncurkan rencana aksi bersama agar para supllier ini menyadari pentingnya tracebality," terang Plt Kepala BPPMHKP, Ishartini di Jakarta, .. (1/2/2024).

Ishartini memaparkan pihaknya juga telah melaksanakan proyek percontohan (pilot project) di beberapa wilayah penangkapan ikan dan sentra unit pengolahan ikan atau UPI strategis. Lokasi kegiatan tersebut diantaranya di Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Bali. 

"Sudah ada yang kita laksanakan di beberapa daerah seperti di Jawa Timur, Sulawesi Selatand dan Bali," urainya.

Adapun kegiatan yang menjadi bagian dari kerjasama ini meliputi peningkatan kapastias (capacity building) bagi Inspektur Mutu melalui Training of Trainer atau TOT yang dipusatkan di Jakarta. Dikatakannya, para Inspektur Mutu tersebut mendapatkan masukan (insight) dan pengetahuan (knowledge) tentang sistem ketertulusuran di level pemasok ikan (traceability level supplier). 

"Selanjutnya mereka dapat melakukan diseminasi kepada wilayah lain selain pilotting project, sehingga pengetuan terkait traceability ini bisa dimengerti oleh Inspektur Mutu yang lain," tuturnya. 

Sementara pada tahun 2024, Ishartini menyebut kegiatan kerjasama dengan  dengan YKAN akan meliputi pengetahuan teknis penerapan Private Standard. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pasar atau market trend diantaranya Marine Stewardship Council (MSC).

"Privat standar ini penting agar mutu produk bisa tetap terjamin karena bisa ditelusuri alur produksinya (traceable)," jelasnya.

Ishartini berharap melalui kerjasama ini, keberlanjutan usaha dan ekologi bisa tetap terjaga. Termasuk juga memastikan kualitas dan mutu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

"Jadi semangatnya menjaga keberlanjutan usaha karena produk yang dihasikan bermutu dan tentunya traceable," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk memberikan 

pelayanan optimal dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan. Selain itu, dia menekankan pentingnya meningkatkan sistem ketertelusuran (traceability).