JAKARTA (1/12) - Pada beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara terkaya dalam hal keanekaragaman hayati laut. Oleh karenanya, Indonesia harus memanfaatkan secara bijak anugerah tersebut guna menyejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi melalui skema blue economy atau ekonomi biru. Untuk itu perlu adanya terobosan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Pada 30 November 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Republik Seychelles, menyelenggarakan ‘Indonesia-Seychelles Blue Economy Workshop: Opportunities for Collaboration and Invesment’, di Gedung Mina Bahari IV Kantor Pusat KKP. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut rencana kerja sama strategis kedua negara di bidang pengembangan blue economy, wisata bahari, pengelolaan pesisir, perikanan bertanggungjawab, dan kawasan konservasi perairan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan bahwa Pemerintah khususnya KKP sebagai pengelola wilayah laut, terus berupaya mewujudkan keseimbangan ekologi dan ekonomi serta inovasi teknologi dengan menerapkan konsep blue economy. “Beragam program terobosan dilakukan oleh KKP dengan menerapkan prinsip ekonomi biru, yakni penerapan penangkapan ikan yang terukur di setiap wilayah penangkapan perikanan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan kesejahteraan nelayan dan juga peningkatan PNBP; pengembangan budidaya berbasis pada ekspor dengan empat komoditas unggulan di pasar global, yaitu udang, lobster, kepiting, dan rumput laut; serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal di perairan tawar, perairan payau, dan laut,” terangnya.

Menteri Trenggono menilai program terobosan tersebut akan memiliki multiplier effect bagi pembangunan nasional, selain sebagai penopang ketahanan pangan. Kebijakan ini juga diharapkan mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder, salah satunya dengan mengelola wisata bahari dengan tidak melupakan pentingnya menjaga ekologi.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan serta kerja sama Pemerintah Seychelles yang mendorong minat dan partisipasi publik dalam upaya percepatan transformasi ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan dan kemitraan strategis dalam eksplorasi kemungkinan kegiatan percontohan atau investasi lain, berbasis ekonomi biru. Seychelles sebagai negara pionir ekonomi biru melalui program blue bond sovereign, menyadari bahwa potensi perikanan suatu daerah dapat menjadi jaminan bagi investor khususnya pembangunan wisata bahari,” ucap Menteri Trenggono.

Pihaknya pun berharap melalui workshop ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta membuka jalan bagi kolaborasi inklusif para pemangku kepentingan, dalam upaya mengimplementasikan ekonomi biru, mencapai ketahanan, pangan pengentasan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan.  

Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito, menuturkan bahwa sebagai negara kepulauan, Seychelles memberi perhatian yang amat serius tekait isu penyelamatan lingkungan, khususnya kelautan. Untuk itu pihaknya mengusulkan kolaborasi bidang kelautan, khususnya di pulau-pulau kecil dan pariwisata bahari berkelanjutan, perikanan yang bertanggung jawab, pelestarian dan monitoring keanekaragaman hayati serta kepulauan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekaligus pelestarian lingkungan.

“Dalam membangun blue economy, kami berfokus pada kualitas ketimbang kuantitas. Seperti pada pengembangan pariwisata, perlu diterapkan konsep pembangunan yang dapat meminimalkan dampak negatifnya, yaitu melalui konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Konsep berkelanjutan tersebut harus dipraktikkan, baik oleh masyarakat, yang dalam hal ini tidak hanya penyedia layanan wisata saja, tetapi juga wisawatan serta komunitas tuan rumah maupun pemerintah setempat. Begitu juga pada zonasi penangkapan, perlu diatur pula kuota ikan yang boleh ditangkap untuk industri, nelayan tradisional dan kuota untuk hobi atau wisata untuk menghindari over fishing,” terang Nico.

Pihaknya juga menginginkan kolaborasi perihal investasi terkait best practices Seychelles dalam ekonomi biru dan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mencapai koherensi ekonomi biru, serta eksplorasi sarana dan prasarana dalam penetapan prioritas pengelolaan pesisir termasuk pemantauan, penelitian, perlindungan pesisir, dan tata ruang berbasis risiko serta peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Indonesia mengusulkan adanya kerja sama dalam pengembangan destinasi wisata seperti Maratua di pulau Kalimantan dan lokasi potensial Indonesia lainnya melalui perluasan jejaring hotel internasional kelas dunia; sinergi aktif dalam menarik investasi asing dengan jaminan kekayaan laut Indonesia (Blue Bonds) sebagai upaya membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang berkelanjutan; hingga pengembangan SDM kelautan dan perikanan serta benchmarking pengembangan wisata bahari sebagai pengembangan modul pelatihan wisata bahari di lokasi wisata Indonesia.

Workshop menghadirkan beberapa narasumber, yakni Presiden ke-3 Republik Seychelles, James Alix Michel (The Blue Bond Sovereign Fund as an innovative investment instrument in the implementation of the Blue Economy); Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, Suharyanto (Blue Economy Program in the Ministry of Marine and Fisheries); serta Presiden African Tourism Board, Alain St Ange (Exploring the Blue Economy Investment Opportunities).

Dalam paparannya, Michel mengatakan bahwa Seychelles dan Indonesia memiliki semangat yang sama dalam dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Keduanya adalah negara kepulauan yang sangat bergantung pada sumber daya laut dalam mendukung penghidupan dan ekonomi. “Saya yakin bahwa baik Seychelles dan Indonesia dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat, ekosistem, dan negara masing-masing dengan menerapkan prinsip blue economy,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, di bawah kepemimpinan Michel, Seychelles memulai perjalanannya untuk menjadi negara pertama di dunia yang memiliki rencana tata ruang laut yang komprehensif untuk seluruh wilayah lautnya. Dia juga menulis buku “Rethinking The Oceans - Towards the Blue Economy” yang diterbitkan oleh Paragon House pada bulan Juni 2016. Seychelles juga menjadi negara pertama yang meluncurkan obligasi biru berdaulat di dunia (sovereign blue bond) disela-sela Our Ocean Conference pada tanggal 28 Oktober 2018 di Bali.

Saat ini kerja sama Indonesia – Seychelles masih sebatas pada perdagangan produk perikanan. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Seychelles pada tahun 2020 tercatat sebesar USD546.428 atau mengalami kenaikan sekitar 733 persen dari tahun sebelumnya sebesar USD74.449.

HUMAS BRSDM