Jakarta, (23/2)  – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus bersinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Salah satu upaya yang dilakukan diantaranya melalui peningkatan kemampuan dalam mengolah ikan menjadi berbagai produk diversifikasi perikanan yang memiliki nilai tambah.

Dalam pelatihan tersebut, 300 orang pengolah ikan dan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara-Nusa Tenggara Timur  diberi pelatihan berupa pembuatan rolade ikan, abon ikan, siomay ikan, risoles ikan. Pelatihan ini dilaksanakan pada 23-24 Maret 2023 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BRSDM,

“Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan ada transfer knowledge dan skill kepada pengolah ikan sehingga mereka dapat meningkatkan taraf penghasilan melalui diversifikasi produk perikanan yang dihasilkan,”terang Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta. 

Nyoman menambahkan bahwa dengan potensi perikanan tangkap yang masih belum termanfaatkan secara optimal. Maka salah satu yang perlu didorong selain penguatan usaha penangkapan ikan adalah usaha pengolahan yang mampu memberikan nilai tambah produk perikanan.

“Saat ini potensi perikanan tangkap baru dikelola sekitar 38 persen atau 41.000 ton dari yang diperbolehkan, yaitu sebanyak 180.000 ton per tahun. Paralel dengan perbaikan di sektor hulu, maka pengolahan ikan juga harus terus ditingkatkan agar ada nilai tambah yang dihasilkan oleh masyarakat” terang Nyoman.. 

Selain itu, Nyoman menuturkan bahwa berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, NTT memiliki 15 kabupaten berkategori ‘merah’, yang salah satunya Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berada pada posisi kedua. Oleh sebab itu, melalui pelatihan pengolahan  produk diversifikasi perikanan ini diharapkan, masyarakat akan semakin menggemari makan ikan.  

“Guna mengurangi stunting, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yaitu melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan kali ini menyasar masyarakat Timor Tengah Utara. Ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein dan Omega-3 sangat relevan untuk mendukung program prioritas penanganan stunting khususnya berkaitan dengan kecerdasan,” jelas Nyoman.

Nyoman juga menyampaikan apresiasinya atas sinergi dengan DPR RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat di NTT ini. Nyoman menambahkan bahwa kolaborasi tersebut merupakan bentuk upaya bersama pemerintah dalam mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan.

“Terima kasih kepada Anggota Komisi IV DPR RI, Edward Tannur, yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini dan Kepala Dinas yang membawahi bidang perikanan serta pihak-pihak terkait atas dukungannya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Selaras  dengan hal tersebut, Edward Tannur mengatakan bahwa Indonesia terlebih khusus di NTT, memiliki potensi yang luar biasa, kaya akan sumber daya alam, namun masih memerlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola potensi tersebut. Oleh sebab itu, DPR dan KKP selalu berupaya dan berinovasi untuk memberikan bantuan dan peningkatan kemampuan kepada masyarakat termasuk yang ada di NTT

“Dengan program pelatihan, peningkatan kualitas SDM ini adalah jawaban atas kebutuhan yang hakiki dari masyarakat perikanan di NTT. Kami harapkan kepada Gubernur, Bupati, Walikota  dan Kepala Dinasnya untuk turun tangan secara maksimal. Karena gerakan ini tidak akan berhasil tanpa kebersamaan,” harapnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Lilly Aprilya Pregiwati; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTU, Marselina Sumu; serta Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Achmad Subijakto. (ALP)

Humas BRSDM