BADUNG, (21/1) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan program-program ekonomi biru sebagai arah  pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada Bali Ocean Days di Jimbaran, Badung, Bali.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) KKP, I Nyoman Radiarta, menjadi pembicara dalam forum internasional tersebut dan menyampaikan berbagai implementasi program ekonomi biru.

Nyoman mengatakan, program prioritas ekonomi biru KKP mencakup lima agenda besar meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya perairan berkelanjutan di perikanan laut, pesisir dan darat, dengan lima komoditas utama, yaitu udang, rumput laut, lobster, kepiting, dan tilapia. Lalu pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau disebut Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

"Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia diimplementasikan dengan kebijakan ekonomi biru yang diharapkan melalui strategi ini akan memperluas perlindungan, mengurangi tekanan dan dampak negatif dari kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem dan jasa ekosistemnya, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Nyoman pada saat menyampaikan materi Implementation of Blue Economy in achieving Indonesia as The World Maritime Axis (Implementasi Ekonomi Biru dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia).

Nyoman yang hadir didampingi Kepala Loka Riset Perikanan Tuna dan penyuluh perikanan setempat mengatakan, KKP menyadari bahwa ekologi sangatlah penting untuk pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Bahkan pihaknya menyebut ekologi menjadi panglima untuk menjaga laut tetap bersih dan sehat.

"Good program without collaboration will be not running well. Jadi, meskipun kita memiliki program yang sangat baik, program yang sangat ideal, tanpa kolaborasi dengan semua pihak terkait, baik pemerintah, akademisi, NGO, private sector, saya rasa program itu tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, pada Bali Ocean Days ini, mari kita bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan lautan kita, untuk membuat lautan kita lebih baik dan sehat bagi generasi yang akan datang," pungkasnya.

Sebagai informasi, Bali Ocean Days merupakan sebuah ajang untuk mempromosikan pengembangan Blue Economy yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia dan global, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan, sekaligus mempertajam pengetahuan dan menghargai kekayaan alam lewat praktik berkelanjutan untuk melindungi lingkungan, mengatasi plastik, dan merawat biota laut.

Kegiatan ini didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya mencapai serangkaian tujuan penting bagi masa depan planet biru kita, yaitu mengurangi polusi laut dan pengasaman laut, melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir, membalikkan krisis penangkapan ikan berlebihan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui manfaat ekonomi dan sosial dari pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Bali Ocean Days tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Putu Sumardiana mewakili Pj. Gubernur Bali yang diselenggarakan pada 19-20 Januari 2024 dengan tema "Exploring Marine Conservation In Indonesia & Beyond". Kegiatan ini dihadiri oleh para peserta dan narasumber kompeten dalam dan luar negeri dari berbagai kalangan seperti Kementerian/Lembaga, NGO/LSM, korporasi, akademisi, ilmuwan, media, komunitas, pelaku seni, dan sebagainya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan fokus kementeriannya di tahun 2024 yakni melanjutkan pelaksanaan program-program prioritas berbasis ekonomi biru. Program tersebut dikebut pelakasanaannya untuk keberlanjutan ekosistem sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Lebih jauh Trenggono memaparkan, bentuk implementasi program ekonomi biru di 2024 di antaranya penguatan infrastruktur teknologi monitoring, melanjutkan pembangunan modeling budidaya, integrasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, memperbaiki dan melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil serta terluar dari kerusakan, penguatan sarana prasarana pelabuhan, penangangan sampah plastik di laut, hingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.(MNA)

HUMAS BPPSDM