JAKARTA (5/11) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggaungkan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta ekonomi biru untuk kesejahteraan masyarakat. Tak hanya di lingkup nasional, kedua isu itu juga disampaikan pada konferensi internasional.

Guna mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang  berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, KKP memiliki tiga program prioritas yang menjadi terobosannya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menetapkan ketiga program tersebut, yaitu kebijakan penangkapan terukur, peningkatan produktivitas komoditas budidaya berorientasi ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kusdiantoro mewakili Menteri Trenggono menyampaikan program tersebut pada Konferensi Internasional Tahunan Universitas Brawijaya "The 2nd International Conference on Fisheries and Marine Research [ICoFMR] 2021" dengan tema Integrated Management for Sustainable Fisheries, Kamis (4/11/2021).

Menurut Kusdiantoro, implementasi ketiga program tersebut dilakukan untuk keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penerapan ekonomi biru. Upaya KKP tersebut dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, 4 Mei lalu, Presiden Jokowi menyampaikan, Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversity laut. Indonesia harus memanfaatkan secara bijak anugerah tersebut guna menyejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di seluruh wilayah pantai yang kita miliki. Selanjutnya pada Peluncuran Program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera, 26 Oktober lalu, Presiden mengatakan, kebijakan ekonomi biru harus menopang pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurut Kusdiantoro, arahan presiden tersebut sejalan dengan High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) atau Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan, yang beranggotakan 14 negara, termasuk Indonesia. Dokumen Transformation SOE mendorong studi tentang lima bidang prioritas yaitu Ocean Wealth, Ocean Health, Ocean Equity, Ocean Knowlegde, dan Ocean Finance, yang telah diluncurkan oleh 14 kepala negara, termasuk Presiden Joko Widodo. KKP menindaklanjutinya dengan tiga program prioritasya.

Filosofi penangkapan terukur pada program prioritas KKP yang pertama, menurut Kusdiantoro, adalah pembatasan penangkapan ikan yang perlu dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut. Kebijakan penangkapan terukur dibangun dengan pertimbangan ekologi dan ekonomi. Untuk itu terjadi perubahan dari pengendalian penangkapan konvensional (tidak terukur) yang tidak memperhatikan ekologi menjadi pengendalian penangkapan terukur untuk keberlanjutan, yang dilakukan dengan perizinan dan mempertimbangkan kuota. Selanjutnya terjadi perubahan dari Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (penangkapan ikan secara ilegal, tidak terlaporkan dan tidak sesuai aturan) menjadi penangkapan yang Legal, Reported, and Regulated, (legal, terlaporkan, dan sesuai aturan).

Adapun terkait program kedua, ia menyampaikan komoditas pengembangan perikanan budidaya untuk ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, antara lain udang, lobster, kepiting, rumput laut. Ia juga menyampaikan, kebijakan pengembangan perikanan budidaya, salah satunya dilakukan strategi pengembangan budidaya tambak udang untuk target produksi udang sebesar dua juta ton pada tahun 2024. Langkah yang dilakukan dengan evaluasi, revitalisasi, dan modeling, yang berdampak pada berbagai peningkatan, seperti produksi, ekspor, nilai tukar pembudidaya ikan, dan penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu terkait dengan program ketiga, lanjutnya, dilakukan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal. Komoditas unggulannya di pedalaman terdiri dari nila, lele, mas, patin, gurame, belida, torsoro/semah, bilih, lais, gabus/haruan, dan ikan hias. Komoditas unggulannya di pesisir adalah bandeng dan nila salin. Adapun komoditas unggulan di laut terdiri dari kerapu, kakap, bawal bintang, lobster, teripang, dan kuda laut.

"Kebijakan ini kita harapkan mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat dan juga mampu mengatasi kepunahan ikan endemik. Jadi ada ikan-ikan endemik yang telah kita lakukan domestifikasi, seperti ikan dewa, ikan baung, dan sebagainya. Selanjutnya kita kembangkan di kampung-kampung, baik itu di kampung air tawar di pedalaman, maupun pesisir dan laut. Kita dorong dengan pengembangan kampung ini ekonomi di seluruh wilayah Indonesia di kampung-kampung tersebut dapat bergerak, ada peningkatan pendapatan dan ada kontribusi di daerah. Tinggal kita harapkan perikanan jadi peluang bisnis bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Kusdiantoro

"Dari ketiga program tersebut, dapat terlihat bahwasannya KKP punya komitmen yang besar, bahwasannya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berkelanjutan. Hal itu menjadi prioritas dan kita harapkan ada dukungan dari seluruh pihak agar ketiga kebijakan tersebut dapat kita implementasikan dengan baik. Mudah-mudahan ini jadi gambaran bagaimana pengelolaan kelautan dan perikanan ke depan yang dilakukan oleh KKP dengan menempatkan prinsip keberlanjutan menjadi isu yang pokok dan kita pastikan bahwasannya masa depan kita dengan jumlah penduduk semakin banyak, penyediaan sumber daya ikan menjadi suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hewani dan protein masyarakat Indonesia," pungkasnya.

HUMAS BRSDM