BUSAN, (21/6) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Korea Selatan guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Salah satu kerja sama yang akan dilakukan diantaranya melalui pembangunan Training Center Kelautan dan Perikanan di Indonesia.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta mengatakan,  guna menciptakan tenaga kerja yang terampil dalam memajukan industri dan meningkatkan peluang ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, pihaknya terus berupaya meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan.

Di bidang pendidikan, kata Nyoman, pihaknya telah bekerja sama dengan Korea Selatan melalui proyek bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance (ODA) bertajuk 'Establishment of the Integrated Ocean Fisheries Technology Training Center and Enhancing Capacity Building in Indonesia' (ODA KIOTEC).

"Proyek ODA KIOTEC adalah langkah penting dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dengan anggaran sebesar 7,5 miliar Won Korea. Proyek ini bertujuan untuk mendirikan Pusat Pelatihan Teknologi Perikanan dan Kelautan Terpadu dan meningkatkan pembangunan kapasitas SDM," ucap Nyoman pada saat forum 4th Bilateral Maritime Forum (BMD) Republik Indonesia - Republik Korea di Busan.

Nyoman menjelaskan, salah satu fokus utama proyek ini adalah mendukung pendirian Ocean Institute of Indonesia (OII) sebagai pusat pendidikan vokasi KKP.

Kegiatan pendukung OII meliputi Lokakarya Internasional Satelit Geostasioner dan Penginderaan Jauh; Pengembangan Kebijakan Ekonomi Biru Berbasis Ilmu Pengetahuan untuk mendukung program prioritas KKP; Pengembangan Kurikulum Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan; serta Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

“Melalui kemitraan yang kuat antara Korea dan Indonesia, serta dukungan dari lembaga pemerintah, kelompok penelitian, dan universitas, proyek ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kedua negara,” ujarnya.

Selain itu, terbentuknya KIOTEC dalam  mendukung OII ini di antaranya mencakup kegiatan pengembangan kapasitas melalui melalui pendidikan gelar master dan doktor, short term courses untuk peningkatan skill , pelatihan topik khusus untuk pengambil kebijakan kelautan dan pengajar, pengembangan teknologi karbon biru, serta topik kelautan lainnya. 

Pendirian KIOTEC ke depannya juga akan didukung dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai, seperti penyediaan ruang dan fasilitas pelatihan, peralatan survei, dan kapal latih.

“Sinergi kolaborasi ini bertujuan memperkuat hubungan bilateral yang berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta mempromosikan manfaat bersama di bidang teknologi kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Ketua delegasi Korea, Kim Sung Bum menyatakan bahwa pembahasan di BMD sangat berarti dan melibatkan

institusi-institusi yang relevan. Kerja sama di sektor kelautan dan perikanan ini tidak hanya mempererat hubungan

antar pemerintah, tetapi juga dapat menjadi model bagi kerja sama antar pemerintah lainnya bagi Korea. 

Kim Sung Bum juga menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi ODA KIOTEC ini. "Untuk membuat kebijakan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusia yang berkualitas," ujarnya.

Ketua delegasi Indonesia, Jodi Mahardika, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemenko Marves, juga menambahkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti sesi pengembangan SDM ini melalui working group untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan implementasi

program-program yang telah disepakati.

Kerja sama ini juga selaras dengan upaya peningkatan kualitas SDM sebagaimana arahan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Sehingga KKP, dalam hal ini BPPSDM KP, melakukan sejumlah kerja sama dengan instansi ataupun lembaga terkait serta universitas terkemuka, untuk memperkuat pengembangan SDM dan pembentukan OII.

Dalam forum 4th BMD, Nyoman juga sampaikan perihal dedikasi BPPSDM KP terhadap kesejahteraan pelaut perikanan dengan mengadopsi standar Organisasi Maritim Internasional (IMO), yang dituangkan dalam Konvensi STCW-F 1995, melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2019. 

Untuk memastikan standar-standar ini terpenuhi, Indonesia memiliki Pusat Pelatihan KP bersertifikat di bawah BPPSDM KKP. Mengingat standar Korea   berbeda dalam perekrutan pelaut perikanan, Nyoman pun membuka potensi kolaborasi dengan Korea Selatan untuk merekrut pelaut perikanan Indonesia melalui skema Government-to-Government (GtoG).

"BPPSDM KP juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pelaut perikanan dengan mengadopsi standar internasional dan meningkatkan keterampilan mereka melalui pusat pelatihan yang bersertifikat. Melalui skema kerja sama GtoG, diharapkan dapat meningkatlan peluang untuk dapat memenuhi kebutuhan industri internasional, diantaranya dengan bekerja di kapal penangkap ikan Korea," harap Nyoman.

HUMAS BPPSDM KP