JAKARTA (28/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Prefektur Miyagi Jepang menyatakan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan dengan fokus penyiapan Specified Skilled Workers (SSW) atau pekerja terampil khusus.

Kedua pihak sepakat untuk menandatangani kerja sama tersebut di tahun ini. Hal tersebut diungkapkan saat KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) menerima audiensi Gubernur Prefektur Miyagooi Yoshihiro Murai, di Kantor Pusat BPPSDM, Gambir, Jakarta (28/7).

Pada audiensi tersebut dibahas mengenai perkenalan dari Prefektur Miyagi, termasuk gambaran pekerja Indonesia di sana, dan rencana pemberian dukungan Pemerintah Prefektur Miyagi untuk peningkatan kapasitas SDM Indonesia hingga berstatus Specified Skilled Workers (SSW) atau pekerja terampil khusus yang siap bekerja di Prefektur Miyagi dengan hak, keselamatan kerja dan perlindungan hukum.

"Indonesia dan Jepang, khususnya Prefektur Miyagi, dari sisi potensi sektor perikanan memiliki kesamaan karakteristik termasuk penangkapan ikan komersial, akuakultur, dan pengelolaan sumber daya kelautan yang menyediakan beragam produk untuk pasar domestik dan internasional. Kesamaan ini menjadi kekuatan Indonesia dan Prefektur Miyagi untuk bekerja sama di bidang pertukaran tenaga kerja untuk membantu mempertahankan industri perikanan di Jepang dan mendukung pengembangan SDM di sektor perikanan Indonesia," ujar Kepala Badan I Nyoman Radiarta.

"Hal ini pula menjadi faktor pendukung yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara ASEAN yang mendapat prioritas pengiriman tenaga kerja terampil tertentu ke Jepang. Hal ini tentu menjadi peluang yang baik bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah SDM usia produktif yang besar," tambah Nyoman.

Nyoman mengatakan, pihaknya telah menghasilkan banyak lulusan yang telah tersebar di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Panama, Peru, Argentina, Portugal, Arab Saudi, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Australia. Sebanyak 982 orang di antaranya bekerja di sektor perikanan di Jepang.

"Angka ini menunjukkan besarnya permintaan Jepang terhadap pekerja SSW Indonesia. Di sisi lain, hal ini juga mengharuskan kita untuk mengetahui keberadaan, kondisi, kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi mereka," ungkap Nyoman.

Karena itu, Nyoman juga mengusulkan kerja sama terutama bagi pencapaian kelayakan lulusan untuk bekerja di Jepang level 1 dan 2 SSW meliputi pelatihan bahasa dan budaya Jepang, magang di perusahaan Jepang agar memenuhi persyaratan menjadi SSW. Diusulkan juga dalam kerja sama ini mekanisme ketertelusuran berdasarkan database bagi Warga Negara Indonesia di sektor perikanan Jepang untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin keselamatan selama bekerja di Jepang, serta link and match strategi dengan universitas, entitas swasta, perusahaan, pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan bisnis, ilmiah, dan kemitraan.

Nyoman juga mendorong penandatanganan kesepakatan dengan Prefektur Miyagi dan mendorong implementasi pertukaran pelajar, dosen dan tenaga kependidikan melalui program Summer School dari Jepang ke Indonesia dan sebaliknya.

Hal senada juga diungkapkan Gubernur Prefektur Miyagi, Yoshihiro Murai yang menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan SDM Indonesia untuk bekerja di sektor perikanan di Jepang. Disampaikannya, saat ini peserta magang di Jepang yang terbanyak adalah Vietnam dan Indonesia, dengan jumlah yang hampir sama. Ke depannya, Indonesia dapat menyusul melebihi Vietnam.

Karena itu pihaknya menyampaikan ketertarikannya untuk bermitra dengan BPPSDM, baik dalam jangka pendek, menegah, maupun panjang. Ia juga mendorong percepatan penandatangan kerja sama dengan BPPSDM dalam waktu dekat.

Sementara itu, Anggota DPRD Prefektur Miyagi Kazuyoshi Hatakeyama mengatakan, Jepang memiliki teknologi canggih di sektor perikanan, akan tetapi memiliki jumlah SDM yang sangat terbatas, terutama untuk usia muda. Sementara Indonesia, dikatakannya memiliki jumlah SDM perikanan yang banyak, sehingga diharapkan SDM Indonesia tersebut dapat bekerja di sektor perikanan Jepang, khususnya di Prefektur Miyagi.

Menurut Yoshihiro Murai, turut serta pada pertemuan ini tiga orang Anggota DPRD Prefektur Miyagi, yang seharusnya tidak dapat hadir karena kesibukan yang sangat padat menjelang pemilihan dewan legislatif. Namun demikian, mereka meninggalkan kesibukan tersebut, karena sangat ingin berkunjung ke Indonesia guna membahas kerja sama ini.

Sebanyak 17 delegasi Prefektur Miyagi tampak antusias mengikuti audiensi dengan KKP. Perwakilan tersebut terdiri dari Gubernur Prefektur Miyagi beserta jajaran pemerintah dan DPRD Prefektur Miyagi, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, dan PT. OS Selnajaya. Setelah pertemuan audiensi tersebut, selanjutnya kedua pihak akan mendiskusikan secara internal dan saling berkoordinasi untuk segera menyusun naskah kerja sama beserta rencana aksinya guna ditandatangani di tahun ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung kerja sama antara KKP dengan Jepang bagi sektor kelautan dan perikanan. "Jepang-Indonesia punya kesamaan sebagai negara bahari. Jepang punya keunggulan dari sisi teknologi yang bisa kita kerjasamakan," ungkap Menteri Trenggono.(MNA)

HUMAS BPPSDM