JAKARTA (29/10) - Pembangunan infrastruktur air menjadi prioritas utama Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas tanaman, peningkatan ketersediaan air, dan pemenuhan kebutuhan listrik. Namun demikian, di sisi lain, pembangunan infrastruktur air berdampak pada terganggunya jalur migrasi ikan.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), bekerja sama dengan lembaga penelitian Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR), yang didukung oleh The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) dalam Project FAO IFish, melaksanakan kemitraan strategis untuk mengantisipasi pembangunan infrastruktur air.

Dalam arahannya pada Stakeholder Meeting Project Translating Fish Passage Research Outcomes into Policy and Legislation Across South East Asia, yang terselenggara di Yogyakarta, 27 Oktober 2021, Plt. Kepala BRSDM, Kusdiantoro menuturkan bahwa terganggunya jalur migrasi ikan akibat pembangunan infrastruktur air bukan hanya di Indonesia namun juga di seluruh Asia Tenggara.

"Melalui Project Translating Fish Passage Research Outcomes into Policy and Legislation Across South East Asia, BRSDM bersama dengan ACIAR berupaya untuk mencari solusi ekologi keberadaan struktur bangunan di badan sungai terhadap keberlanjutan siklus hidup sumber daya ikan melalui penyadartahuan dan memasyarakatkan kerangka kebijakan keberadaan jalur ikan atau fishways yang memungkinkan migrasi ikan di jaringan sungai dengan infrastruktur dam," papar Kusdiantoro.

Sungai Serayu terpilih menjadi salah satu studi kasus karena Sungai Serayu yang bersumber dari Wonosobo mengalir melewati Banajarnegara, Purbalingga, Banyumas hingga bermuara di Cilacap adalah salah satu ekosistem perikanan darat yang jika dikelola dengan baik menjadi potensial untuk ketahanan pangan masyarakat sekaligus menjadi nadi pertanian di sepanjang aliran sungai.

Lebih lanjut dikatakan Kusdiantoro, pembangunan fishways dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang dan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar sungai; namun tentu saja dengan didukung peran aktif masyarakat dan stakeholder perikanan untuk pengaplikasian program dalam skala luas.

Hal ini sejalan dengan program KKP Ekonomi Biru, Laut Sehat Indonesia Sejahtera yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada perayaan HUT KKP ke-22, bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus berorientasi terhadap peningkatan kesehjateraan masyarakat dan keberlangsungan sumber daya dan ekosistemnya yang bertumpu kepada kemitraan inclusive dengan  keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

"Kami sebagai pemangku kebijakan di tingkat pusat sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga SDA dan ekosistemnya. Saya harap kegiatan stakeholder meeting ini dapat menjaring aspirasi para pemangku kepentingan di wilayah pengelolaan Sungai Serayu, untuk memperkuat program kemitraan BRSDM – ACIAR," ucap Kusdiantoro.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Riset Perikanan, Prof. Lee Baumgartner dan ACIAR Indonesia, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, Kepala Balai Riset Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Universitas Jenderal Soedirman, Perwakilan FAO IFish Project dan para Penyuluh Kabupaten Banyumas, serta Penyuluh Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.

Sebagai informasi, BRSDM telah menjalin kerja sama yang cukup lama dengan ACIAR, khususnya dalam bidang perikanan termasuk didalamnya tentang teknik budidaya dan manajemen kesehatan (ikan, lobster dan rumput laut) serta harvest strategy komoditas perikanan laut.

HUMAS BRSDM