Mencerahkan, Memperkaya, dan Memberdayakan Masyarakat Melalui Kehumasan
Jumat, 22 Januari 2021
Jakarta (22/1) – Pemerintah mempunyai tugas merintis di depan dan membangun sebuah tata nilai untuk diikuti masyarakat guna mensejahterakan masyarakat tersebut dan mewujudkan cita-cita negara. Untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat, Humas pemerintah didorong menjadi agen perubahan yang memiliki tiga prinsip komunikasi, yaitu enlightening (mencerahkan), enrichment (memperkaya), dan empowerment (memberdayakan). Demikian disampaikan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja, saat membuka Forum Kehumasan dengan tema “Pemetaan Isu dalam Agenda Setting”, Jumat (22/1).
“Yang pertama prinsip komunikasi enlightening, memberikan pencerahan. Jadi semua berita yang diangkat ke media cetak, elektronik, media sosial, dan sebagainya, harus sifatnya enlightening, mencerahkan. Orang kalau membaca berita kita, dia ingin membaca lagi, justru tidak ingin dilewat. Membacanya sampai tuntas, karena berita-beritanya selalu enlightening, mencerahkan. Memberikan kebahagiaan, memberikan harapan,” ujarnya.
Yang kedua enrichment, memperkaya audiens, artinya membuat audiens menjadi tahu dan mengerti. Sjarief mencontohkan, masyarakat menjadi tahu keunggulan teknologi budidaya perikanan, misalnya lele bioflok, ternyata meguntungkan, memiliki siklus pendek, pakan yang efisien, dan investasi yang tidak mahal, sehingga dinilai sebagai sesuatu yang baik dan layak dilakukan.
“Yang ketiga adalah empowerment. Setelah mencerahkan dan memperkaya, lalu membuat masyarakat jadi berdaya. Dia ingin searching lebih jauh lagi, bagaimana cara teknologi budidaya bioflok, dia mulai mempelajari, oh ternyata begini, ternyata saya bisa melakukan dan berhasil. Akhirnya jadi satu kolam, empowerment public melalui media elektonik, cetak, online, maupun media sosial,” tuturnya.
Sementara itu, narasumber Forum Kehumasan, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, mengatakan, Humas perlu melakukan pemetaan isu dan stakeholder, antara lain untuk mengantisipasi terjadinya krisis dan untuk menyusun agenda setting. Pemetaan bisa menggunakan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dan PESTLE (politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan). Khusus untuk Humas KKP, pesan yang disampaikan kepada masyarakat harus mendukung 3K, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
Sebagai informasi, forum kehumasan tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari pengelola kehumasan, tidak hanya dari KKP, tapi juga dari Kementerian/Lembaga lain. Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas SDM kehumasan dalam meningkatkan pemahaman tentang pemetaan isu, sehingga dapat membangun agenda setting secara efektif. Turut bertindak sebagai narasumber lainnya yaitu Wakil Pimpinan Redaksi Detik.com Ardhi Suryadhi.
Humas BRSDM
KKP WEB Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan
JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3519070 EXT. 7433 – Fax. (021) 3864293
Email: humas.kkp@kkp.go.id
Call Center KKP: 141