JAKARTA (27/10) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor 150/KEP-BRSDM/2020 tentang Penetapan Penyuluh Perikanan Swadaya mengukuhkan 950 penyuluh perikanan swadaya (PPS) dari 130 kab/kota di 32 provinsi pada Selasa (27/10). Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Kegiatan pengukuhan dan pembinaan PPS Tahap II Tahun 2020 ini diselenggarakan dari Mina Ngremboko, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan juga disiarkan secara langsung melalui video streaming sehingga dapat diikuti oleh seluruh penyuluh dan dinas perikanan di Indonesia.

Mayoritas penyuluh perikanan swadaya yang dikukuhkan kali ini memiliki keahlian di sektor budidaya, pengolahan, penangkapan, garam, dan kerajinan berbahan baku sumber daya laut.

Sebelumnya, KKP melalui Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor: 88/KEP-BRSDM/2020 tentang Penetapan Penyuluh Perikanan Swadaya tanggal 2 Juli 2020 juga telah menetapkan 421 orang PPS dari 70 kab/kota di 18 provinsi.

Penyuluh perikanan swadaya (PPS) merupakan kelompok pelaku utama kelas madya dan utama serta Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang telah berhasil menjalankan usahanya. Dengan percontohan langsung kepada masyarakat, PPS diharapkan dapat memperkuat pendampingan terhadap pembudidaya ikan, nelayan, pengolah/pemasar ikan, dan petambak garam di lapangan.

Dalam sambutannya, Sjarief mengajak seluruh penyuluh untuk menjadi motor penggerak masyarakat di wilayahnya. “Mari kita sekarang membangun komunitas. Mari para penyuluh perikanan swadaya kini jadi motor di desa masing-masing,” ucapnya.

Sjarief menyebut, ke depannya kegiatan penyuluhan akan terus dikembangkan menggunakan teknologi digital. Pasalnya selain berorientasi pada produktivitas, kinerja penyuluh perikanan harus mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan capaian target di lapangan. Penguatan SDM yang berbasis 4.0 dan 5.0 pun menjadi syarat mutlak.

“Penyuluh perikanan kini berada di era globalisasi di mana hubungan sosial sudah semakin terbuka tanpa sekat tempat dan waktu. Ini memungkinkan penyuluhan tidak lagi butuh pertemuan fisik seiring dengan dukungan alat komunikasi modern yang dapat menyampaikan informasi data dan teknologi secara cepat, efektif dan efisien,” terangnya.

Ia mencontohkan, percepatan digitalisasi di bidang pelatihan kelautan dan perikanan yang dilakukan dibawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslaltuh KP) selama pandemi Covid-19 telah membuahkan hasil yang luar biasa. Kini, pelatihan dapat dirasakan oleh jauh lebih banyak masyarakat.

“Kalau dulu itu ditargetkan kita hanya melatih 1.500 orang satu Indonesia per tahunnya, ternyata sekarang sejak pandemi kita bisa melatih hingga 47.000 orang pada bulan Januari-Oktober 2020 ini. Jadi ternyata dengan menggunakan teknologi, kita bisa memperbanyak layanan kita,” ungkapnya.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa kedepannya kegiatan penyuluhan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital.

Menutup sambutannya, Sjarief pun mengajak seluruh penyuluh perikanan untuk terus semangat berbagi kebaikan kepada masyarakat meskipun di tengah pandemi Covid-19.

“Semangat penyuluh perikanan swadaya adalah ikhlas berbagi. Kalau kita ikhlas berbagi, kita dapat membangun daerah, memajukan desa-desa dan menyejahterakan masyarakat. Jadikan amanah baru ini, mejadi ladang amal ibadah,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati menyebut, hingga minggu pertama Oktober 2020 terdapat 4.588 orang penyuluh perikanan PNS (PPNS) dan 2.030 orang penyuluh perikanan bantu (PPB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran para penyuluh perikanan swadaya (PPS) pun diharapkan akan memperkuat pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat di lapangan.

“Transformasi masyarakat kelautan dan perikanan yang perlu diupayakan oleh kita semua adalah tranformasi dari pelaku usaha tradisional menjadi pelaku usaha yang cerdas (smart farming),” ungkapnya.

“Selain itu, mari kita dorong UMKM sektor KP menjadi start-up dengan merintis usaha baru dengan memanfaatkan potensi sumber daya KP. Dari usaha jasa tradisional menjadi usaha jasa bernilai tinggi, dari tenaga tidak terampil menjadi cerdas dan terampil, serta membeli teknologi menjadi menjual teknologi,” tambahnya.

Adapun Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman Heru Saptono menyatakan bahwa penyuluh perikanan memiliki peran strategis dalam pembangunan di daerahnya.

Selama ini, Kab. Sleman menyumbang 85 persen untuk kebutuhan konsumsi dan 80 persen dari kebutuhan benih ikan di Provinsi DI Yogyakarta. Heru menyebut, capaian tersebut tak lepas dari peran penyuluh perikanan yang aktif memberikan pendampingan pada masyarakat.

“Keberadaan penyuluh, baik PPNS, PPB, maupun PPS ini merupakan hal yang strategis untuk diapresiasi,” ucapnya.

Ia mengatakan, ketiganya memiliki peran yang saling mendukung. PPNS dan PPB berperan sebagai mata ratai yang menghubungkan pemerintah sebagai change agency dan masyarakat pelaku usaha/utama sebagai client system-nya. Sementara itu, kedudukan PPS strategis sebagai pendukung yang memberikan contoh praktik usaha langsung di lapangan.

“Artinya, dari sisi teorinya didapat dari penyuluh PNS dan PPB, sementara lesson learned-nya dari PPS. Oleh karena itu kombinasi ini sangat penting,” jelasnya.

Heru menambahkan, penyuluh perikanan merupakan pahlawan yang menjadi penentu/penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita apresiasi penyuluh perikanan ini untuk kemudian berkiprah di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DI Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang Budidaya Suwarto menyampaikan apresiasinya kepada KKP atas penyelenggaraan kegiatan pengukuhan PPS kali ini yang bertempat di daerahnya.

Ia menyebut, Gubernur Provinsi DIY memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Ia pun berharap para penyuluh perikanan dapat semakin mengembangkan dan menumbuhkan pelaku usaha baru di bidang kelautan dan perikanan kedepan.

“Kami memberikan harapan yang cukup besar kepada PPS karena mereka memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan kelautan dan perikanan,” pungkasnya.

Di akhir kesempatan, Kepala BRSDM didampingi Sekretaris BRSDM; Kepala Puslatluh KP; Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman; dan Kepala Bidang Budidaya Provinsi DIY menyerahkan secara simbolis SK kepada wakil Penyuluh Perikanan Swadaya yang diwakili Saptono dan Wartiyem dari Kab. Sleman. Penyerahan ini disaksikan oleh peserta luring dan daring yang hadir.

Sebagai informasi, dalam kesempatan ini para penyuluh juga mendapatkan pembinaan dari sejumlah narasumber yaitu Ketua P2MKP Mina Ngremboko, Saptono, dan pemerhati penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, Dr. Andin H. Taryoto.

HUMAS BRSDM KP