JAKARTA (26/5) - Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul merupakan salah satu dari lima agenda besar pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2019-2024. Pembangunan di sektor pendidikan merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan kualitas SDM. Melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, dapat meningkatkan jumlah penduduk yang terdidik untuk memenuhi permintaan pasar kerja di berbagai sektor ekonomi. 

"Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki kebutuhan tinggi untuk pemenuhan kebutuhan pasar kerjanya. Sejak 2015, jumlah stok ikan nasional semakin meningkat setiap tahunnya, dari 7,3 juta ton menjadi 12,5 juta ton pada 2017. Potensi ini tentu harus didukung dengan ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas untuk dapat mengelola potensi besar tersebut," jelas Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja.

Sebagai pembicara pada Webinar bertema “Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Di Sektor Perikanan: Refleksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara pada Penelitian dan Kebijakan Masa Kini” yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI bersama dengan Tim Peneliti Prioritas Riset Nasional (PRN) Pengembangan Sosial Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Maritim Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 25 Mei 2021. Sjarief menerangkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertugas untuk mentransformasikan ekonomi di sektor KP dengan dukungan penuh dari SDM yang memiliki kapasitas dari sisi ilmu pengetahuan,  ketrampilan hingga sikap.

"Saat ini KKP memberikan affirmative policy kepada anak pelaku utama dengan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk dapat menuntut ilmu dengan persentase bangku sebesar 55–70 persen. Kami ingin memutus rantai kemiskinan, rantai keterbelakangan, dengan menarik mereka keluar dari kehidupan marjinal, kemudian kita dorong melalui  pendidikan tinggi. Ini adalah semangat dari Ki Hadjar Dewantara. Kita harus bangun inklusif bahwa education for all the people!," tegas Sjarief.

KKP sendiri saat ini memiliki 13 Politeknik dan 1 Akademi komunitas kelautan dan perikanan, dengan program Diploma IV, III, dan I, yang tersebar diseluruh Indonesia. Program Diploma IV diselenggarakan oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Program Diploma III diselenggarakan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Bitung, Sorong, Karawang, Bone, Kupang, Dumai, Pangandaran, Jembrana, Aceh, Pariaman dan Maluku. Program Diploma I diselenggarakan oleh Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (AK-KP) Wakatobi. KKP juga memiliki Satuan pendidikan menengah yang terdiri dari Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong, SUPM Pariaman, SUPM Kotaagung, SUPM Tegal, dan SUPM Waiheru.

"Pola pembelajaran yang dikembangkan menganut sistem teaching factory atau praktik kerja langsung, sehingga bukan sekadar praktik di laboratorium, dengan empat pilar pendidikan yakni pembentukan karakter dan kepribadian unggul, pembentukan kompetensi dasar, pembentukan kompetensi keahlian, dan adaptasi lingkungan. Kami juga memiliki program sertifikasi yang diakui baik di kancah nasional maupun internasional," terangnya.

Di masa pandemi Covid-19, KKP juga telah menyinkronkan pelaksanaan pembelajaran dengan sistem blended learning (pembelajaran campuran). Di era revolusi industri 4.0 ini, hampir segala aspek kegiatan manusia menggunakan teknologi. Terlebih di era 4.0 ini, hampir seluruh aspek kegiatan manusia menggunakan teknologi.

Satuan pendidikan KP yang berada di bawah Pusat Pendididikan KP BRSDM, juga mendidik lulusannya menjadi wirausaha milenial melalui program kewirausahaan yang terstruktur dari semester awal sampai semester akhir melalui kurikuler ataupun ekstrakurikuler dan dengan dukungan permodalan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) bidang permodalan usaha kelautan dan perikanan. Sehingga seluruh peserta memiliki network dengan mitra yang mendukung penciptaan wirausaha muda, mampu memetakan potensi bisnis dari hulu ke hilir bidang kelautan dan perikanan. "Tak hanya bekerja di dunia industri, kami juga meluluskan wirausaha muda, yang banyak diantaranya menjadi petambak milenial. Sebagaimana digaungkan Menteri Trenggono, bahwa KKP memiliki tiga program prioritas, yakni peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal, seperti kampung lobster, lele, nila, kakap, hingga kampung rumput laut," papar Sjarief.

Tak hanya berfokus pada pendidikan generasi muda, BRSDM KKP juga membangun masyarakat kelautan dan perikanan  melalui peran penyuluh perikanan sebagai sebagai agent of change  dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan. "Penyuluh berperan mendampingi pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, hingga petambak garam. Dalam menjalankan perannya tersebut, penyuluh diharapkan dapat mencerahkan (enlightenment) dan memperkaya (enrichment) masyarakat dengan informasi Iptek, akses permodalan, akses pemasaran, dan akses sumber daya lainnya. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat memberdayakan (empowerment) pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Salah satu keberhasilan dari pendampingan penyuluh perikanan  adalah terbentuknya Kampung Wisata Mina Padi Samberembe dan Kampung Garam Kebumen," ungkap Sjarief.

Untuk mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), BRSDM KKP juga memiliki sistem pembelajaran online, salah satunya yakni Electronic Millennial Learning (e-Milea), yang telah beroperasi sejak 2018. Pengembangan kompetensi ASN melalui e-Milea dibutuhkan agar Indonesia dapat berkompetisi di era revolusi industri 4.0. 

e-Milea juga dibuat sebagai solusi media bekerja dari rumah (work from home) bagi ASN KKP di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Sjarief menyebut, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona, pihaknya telah melakukan perubahan strategi pembelajaran yang semula klasikal menjadi blended learning (pembelajaran campuran). "Jadi ini adalah beberapa cara kami dalam mentransformasikan  ekonomi dengan SDM unggul. Di mana semua saling berkaitan antara pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Kami berharap kombinasi tersebut akan menciptakan dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) agar terwujud ketahanan pangan nasional," tutup Sjarief.

Hadir dalam kesempatan tersebut, diantaranya Tri Nuke Pudjiastuti, Deputi IPSK LIPI, Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud Ristek; Amich Alhumami, Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas; serta Daniel Mastri Nugraha, Central Proteina Prima.

HUMAS BRSDM