JAKARTA (21/3) - Ikan merupakan salah satu komponen utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, terbatasnya lahan perkotaan acap kali menjadi tantangan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha perikanan. Guna menyiasatinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pemanfaatan hasil perikanan melalui pengolahan. Dalam upaya itu, KKP bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI menggelar Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kota Bogor pada 19-20 Maret 2020.

Pelatihan ini disambut antusias oleh 100 peserta yang merupakan masyarakat setempat. Dengan tetap memastikan protokol kesehatan, peserta dibagi ke dua lokasi tepatnya di Aula Balitro dan Gedung PSEKP, Kota Bogor.

“Di kota, tidak banyak orang memiliki lahan yang luas. Namun, kita bisa menyiasatinya dengan pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk berbudidaya bioflok atau Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber),” ujar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja yang ditemui secara terpisah.

“Selanjutnya hasil panen budidaya tersebut harus diolah menjadi produk olahan yang menarik agar memperoleh nilai tambah,” tambah Sjarief.

Ia menyebut, pelatihan yang diharapkan mendorong pengembangan industri pengolahan ikan di Kota Bogor ini sejalan dengan terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang hendak mengembangkan kampung-kampung tematik perikanan di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus movement berbasis kearifan lokal.

Untuk itu, dalam kesempatan kali ini para peserta dibekali dengan berbagai materi pengolahan dari hulu ke hilir. Mulai dari cara membuat siomay, sambal tomat lele, otak-otak rebus, pengemasan, hingga pemasaran yang dibalut dalam 16 jam pelajaran.

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) Lilly Aprilya Pregiwati berharap, pelatihan ini dapat dijadikan dasar bagi masyarakat untuk mengkreasikan lebih banyak lagi jenis produk olahan ikan. Bahkan tak menutup kemungkinan, inovasi olahan berbahan dasar ikan ini bisa dijadikan oleh-oleh khas Bogor yang baru.

“Memang kalau kita lihat, di Kota Bogor ini belum ada oleh-oleh khusus yang bercirikan ikan. Paling seringnya beli roti mulai dari roti unyil, lapis talas, maupun beragam roti lainnya. Tapi oleh-oleh khusus bericiri ikan ini belum ada,” ujarnya.

Setelah pelatihan berakhir, para penyuluh akan terus mendampingi para peserta yang berminat membuka wirausaha olahan ikan. Pendampingan yang diberikan mulai dari pengolahan, pengemasan, hingga proses pemasaran.

“(Kita) menunggu ada oleh-oleh khas baru berbahan baku ikan dari Kota Bogor,” ucapnya.

Tak hanya berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan olahan hasil perikanan juga bermanfaat untuk meningkatkan konsumsi ikan di tengah masyarakat. Pasalnya, konsumsi ikan di Jawa Barat masih sangat rendah dibandingkan rata-rata konsumsi ikan nasional.

“Angka konsumsi ikan nasional tahun 2019 itu 54,49 kg/kapita/tahun, sedangkan di Jawa Barat ini angka konsumsi ikan baru 29,64 kg/tahun. Masih sedikit. Bahkan di tahun 2021, target konsumsi ikan nasional meningkat lagi menjadi 58,08 kg/tahun per orang. Untuk itu, kedepannya kita harus berpikir bagaimana menyiasati supaya masyarakat lebih banyak makan ikan. Salah satunya lewat olahan ikan ini. Dengan begitu, kita dapat mencapai ketahanan pangan keluarga,” tutur Lilly.

Hal itu diamini oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, yang menginisiasikan kegiatan pelatihan kali ini. Ia menyebut, Bogor masih memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi yaitu sekitar 29%. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasinya.

“Mudah-mudahan dengan adanya kerja sama dengan BRSDM KKP, khususnya Puslatluh KP, insyaAllah kita bisa bergerak bersama-sama untuk meningkatkan kecerdasan maupun daya imunitas kita, terutama di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.

Endang menyebut, Kota Bogor sebenarnya memiliki produksi ikan yang cukup tinggi. Hal ini salah satunya tergambarkan dengan banyaknya warung-warung pecel lele dan ikan nila. Namun, ikan-ikan tersebut baru disajikan secara segar, belum diolah.

“Jadi saya setuju nanti ada oleh-oleh khas Bogor yang bahan dasarnya dari ikan. Tentu saja ikannya bukan ikan laut tapi ikan darat,” ucapnya.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa pengembangan pengolahan hasil perikanan ini tentu saja harus dilakukan secara bijak agar dapat berjalan optimal. Pengembangan industri olahan harus dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Jika di bidang pertanian pengaturan itu dikenal sebagai agro-ecological zone, bidang perikanan juga memiliki pengaturan tata ruangnya sendiri.

“Nah, nanti mohon para penyuluh dikemukakan juga ciri khas dari Bogor itu apa. Kemudian, zoning-nya itu harus ditentukan daerah yang cocok untuk pengembangan pengolahan,” tambahnya.

Rencana pengembangan industri olahan ikan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bogor. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Anas S. Rasmara mengatakan bahwa sebenarnya daerahnya memiliki produksi perikanan yang tinggi yakni sekitar 5.537 ton/tahun. Meskipun begitu, sebagian besarnya masih dimanfaatkan secara konvensional.

“Sekitar 5.300 ton di antaranya dimanfaatkan untuk kegiatan pemindangan atau cue. Baru 34 ton yang kita bisa olah menjadi bakso, nugget, dan sebagainya. Sementara baru 3 ton yang jadi lebih olahan ikan lainnya yang lebih hilir lagi seperti kerupuk dan sambal,” ungkapnya.

Untuk itu, ia menilai bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan pengolahan dan pemasaran kali ini sangat tepat dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk perikanan di Kota Bogor.

“Terima kasih sekali kepada jajaran KKP yang menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu sasaran kegiatan pelatihan kali ini. Mudah-mudahan ada transfer knowledge, skill, dan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ke depan,” tandasnya.

HUMAS BRSDM