JAKARTA (7/1) - Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana Pemerintah menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat penting karena kebutuhan dana semakin tinggi, sementara sumber daya Pemerintah sangat terbatas. Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan beberapa Satuan Kerjanya (Satker) sebagai Badan Layanan Umum (BLU), khususnya di lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).

Pada 29 Desember 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan secara resmi dua Satker BRSDM, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai BLU. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2021 tentang Penetapan BPPP Tegal dan Politeknik KP Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal tersebut berdasarkan penganggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu terdapat pula UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 68-69 UU ini memberikan arahan baru bahwa instansi Pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

"BRSDM mengajukan menjadi BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesiapan SDM dan sarana pendukung, di antaranya sertifikasi instansi, laboratorium, dan hasil riset harus tersertifikasi SNI, sehingga lebih terarah," ujar Plt. Kepala BRSDM Kusdiantoro pada Laporan Satker BLU BRSDM, 5 Januari 2022.

Menurut Kusdiantoro, selain kedua Satker tersebut, pihaknya juga tengah memproses pengajuan Satker-Satker BRSDM lainnya sebagai BLU, baik di bidang riset maupun pengembangan SDM. Menurutnya, Satker BLU juga sebagai salah satu dukungan BRSDM dalam mengakselerasi tiga program prioritas KKP, khususnya melalui pengembangan SDM, yaitu pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Hal tersebut sebagaimana pencanangan akselerasi KKP yang diglorifikasi akhir tahun 2021.

Kepala Biro Keuangan KKP Cipto Hadi Prayitno menambahkan dengan ditetapkannya status Poltek KP Sidoarjo dan BPPP Tegal sebagai BLU, maka pengelolaan keuangan menjadi lebih fleksibel. Sejalan dengan itu, Cipto berharap unit kerja yang bertanggung jawab atas satker yang telah ditetapkan menjadi BLU, dapat bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat.

"Sebab Menteri Keuangan sewaktu-waktu dapat meninjau kembali penerapan status BLU tersebut apabila kinerjanya kurang bagus," ungkap Cipto.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menetapkan ketiga program prioritas tersebut. Pertama, penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk keberlanjutan ekologi. Kedua, pengembangan perikanan budidaya berbasis pada ekspor, dengan komoditas unggulan di pasar global, yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut. Ketiga, pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

Politeknik KP Sidoarjo

Politeknik KP Sidoarjo merupakan salah satu satuan pendidikan lingkup BRSDM. Pendidikan diselenggarakan secara vokasi, melalui pendekatan teaching factory yang memasukkan dunia usaha dan dunia industri ke dalam kampus, dengan porsi praktik 70% dan teori 30%. Sebanyak 55% kuota peserta didik diisi oleh anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam, dengan biaya ditanggung penuh oleh Pemerintah. Para lulusannya tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga sertifikat keahlian yang telah diakui oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri, sesuai bidangnya masing-masing. Mereka dicetak bukan hanya menjadi tenaga kerja profesional, tetapi juga lebih diarahkan sebagai wirausaha di sektor kelautan dan perikanan.

Direktur Politeknik KP Sidoarjo I Gusti Putu Gde Rumayasa menjelaskan salah satu alasan politeknik tersebut menjadi BLU karena adanya fleksibilitas dalam mengelola dan mengembangkan keuangan, SDM, kualitas layanan, dan kerja sama. Pihaknya telah menetapkan strategi bisnis serta rencana pengembangan institusi (baik layanan akademik maupuan non akademik) dan sarana dan prasarana hingga beberapa tahun mendatang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BPPP Tegal

BPPP Tegal merupakan salah satu satuan kerja pelatihan dan penyuluhan lingkup BRSDM. Menurut Kepala BPPP Tegal Muchlisin terdapat tiga jenis layanan yang diberikan. Pertama, usaha inti, terdiri dari enam bidang pelatihan, 60 program pelatihan, dan lima jenis sertifikasi. Kedua, usaha produksi, terdiri dari produksi workshop permesinan, workshop budidaya, workshop penangkapan, dan workshop pengolahan. Ketiga, usaha sampingan, terdiri dari asrama, kelas, aula, katering, kafe, mall Ikan, kolam renang, kursus renang, sewa lahan, dan wisata bahari di Pulau Cemara.

"Dengan ditetapkan sebagai satker BLU yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang peningkatan kompetensi SDM kelautan dan perikanan, dengan cara optimalisasi pemanfaatan aset balai, mengembangkan berbagai program Diklat baru yang dibutuhkan masyarakat, dan memanfaatkan sumber pembiayaan lain untuk mengurangi beban APBN," ujar Muchlisin.

HUMAS BRSDM