Foto: Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Mimika 

JAKARTA (30/1) - Kolaborasi antara publik dengan swasta merupakan modal kuat bagi pembangunan sektor kelautan-perikanan yang adaptif terhadap kondisi global. Sebagai langkah konkrit, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan berbagai kerjasama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta.

Merujuk laporan Asian Development Bank (ADB) tentang pembangunan ASEAN, disebutkan bahwa pola kemitraan publik-swasta di ASEAN memberikan kontribusi kurang dari 1% terhadap PDB. Sementara keuangan publik pada masing-masing negara sangat bervariasi, sekitar 2% hingga 10% terhadap PDB.

"Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan investasi melalui skema Public Private Partnership (PPP)," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti saat memberikan sambutan mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam Marine and Fisheries Bussiness and Investment Forum (MFBIF) bertajuk “ASEAN Public Private Partnership: Peluang dan Tantangan”, Kamis, (28/1/2021).

Dalam forum yang diikuti oleh 258 peserta dari berbagai kalangan dan perwakilan negara ini, Artati memastikan pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kemitraan strategis antar negara, utamanya di kawasan ASEAN, dengan saling berbagi kepentingan, tantangan, dan manfaat dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Bahkan, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan swasta dalam mempromosikan implementasi industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kawasan ASEAN.

Tak hanya itu, di era new normal, KKP terus berupaya mengajak calon investor untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui upaya mediasi, fasilitasi, insentif, dan promosi peluang investasi," urainya.

Artati berharap, upaya-upaya tersebut mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan pengangguran, peningkatan konsumsi, dan peningkatan ekspor nasional. Sebagai gambaran, pada tahun 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai USD5,2 miliar, meningkat 5,4% dibandingkan tahun 2019.

"Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan terus tumbuh, meski di tengah dampak pandemi COVID-19," jelas Artati.

Guna mendukung hal tersebut, KKP memfokuskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada optimalisasi dan penguatan perikanan budidaya, penguatan pelaku usaha perikanan skala kecil. Kemudian membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan bahan baku industri, peningkatan mutu dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus penguatan sumber daya manusia dan inovasi penelitian.

Tak hanya itu, sebagai upaya terobosan, salah satu langkah pertama yang dilakukan KKP di bawah komando Menteri Trenggono adalah mempelajari bagaimana negara akan menerima manfaat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan tangkap. Kemudian langkah kedua menggerakkan perikanan budidaya yang didukung oleh badan riset KP untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemulihan ekonomi masyarakat dengan membangun kampung-kampung perikanan budidaya berdasarkan komoditas.

"Program terobosan ini dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan," tandasnya.

Sebagai informasi, MFBIF ASEAN Public Private Partnership (PPP) adalah forum regional yang bertujuan untuk mendiskusikan peluang dan tantangan untuk memberikan pemahaman kepada dunia usaha mengenai konsep kemitraan pemerintah dan pihak swasta di antara negara anggota ASEAN. Skema Kerjasama dalam PPP yang sudah diterapkan di negara ASEAN umumnya terkait dengan keterlibatan pemerintah dan swasta, seperti mekanisme Co-Sharing atau pemberian akses Pengusahaan Lahan kepada Swasta terutama untuk membangun industri perikanan dan budidaya, atau pada akses pasar dan distribusi online.

Skema kemitraan/Kerjasama antara Pemerintah-Swasta di sektor kelautan dan perikanan merupakan rencana aksi  yang dipromosikan ASEAN untuk mengeksplorasi teknologi, sumber daya kelautan dan perikanan, keahlian, dan akses pasar baik di kawasan ASEAN maupun global untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha di sektor kelautan dan perikanan, dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas.