JAKARTA (18/5) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan ekologi sekaligus mendorong kesejahteraan nelayan. Kali ini, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) menggandeng Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) guna memperkuat sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional (STELINA).

"Kenapa kita perlu bekerja sama dengan MDPI, karena kita tahu, mereka memiliki track record dalam mengembangkan skema fair trade," kata Direktur Jenderal PDSPKP, Artati Widiarti usai penandatanganan kerja sama KKP-MDPI di Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Artati mengungkapkan, skema fair trade bertujuan untuk memberikan insentif berupa dana premium bagi nelayan dengan mengutamakan keberlanjutan sumber daya ikan. Dengan pendampingan dari MDPI ini, pada tahun 2014, kelompok nelayan Pulau Buru telah memperoleh sertifikat USA-Fair Trade Tuna Handline yang pertama di dunia sekaligus menjadi bagian integral sertifikasi eco-labelling Marine Stewardship Council (MSC).

Hasilnya, 123 nelayan kecil penangkap ikan tuna sirip kuning (yellowfin tuna) di Pulau Buru berhasil meraih sertifikasi eco-labelling Marine Stewardship Council (MSC).

"Tentu ini bukti nyata bahwa keberlanjutan bisa berdampingan dengan kesejahteraan nelayan," jelasnya.

Melalui kerja sama ini, Artati berharap MDPI bisa berkolaborasi dalam penguatan kelembagaan korporasi nelayan, supplier, dan Unit Pengolahan Ikan, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi ketertelusuran. Selain itu, KKP-MDPI berkomitmen untuk melakukan penguatan pemasaran dan promosi, khususnya pasar ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berasal dari nelayan, terutama nelayan kecil.

"Ini pekerjaan besar, kita harus mengawal keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan-nelayan kecil," ujar Artati.

Senada dengan Ketua MDPI, Saut Tampubolon, menyebutkan melalui kerja sama ini setidaknya akan menjawab 4 isu besar yang menjadi perhatian pasar ekspor terkait praktek pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Keempat isu tersebut, yakni: kualitas ikan, kesejahteraan nelayan (termasuk karyawan Unit Pengolahan Ikan), keberlanjutan sumber daya ikan, dan ketertelusuran produk perikanan.

Dalam kesempatan ini, Artati juga melakukan penandatangan kerja sama dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI) dalam rangka mendukung hilirisasi komoditas rumput laut, meliputi peningkatan nilai tambah, pengelolaan rantai pasok, promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan akses pembiayaan.

"Kerja sama ini tidak kalah penting mengingat rumput laut adalah salah satu komoditas prioritas ekspor dari Indonesia. Selain itu, peran rumput laut dalam isu climate change sangat penting, saya mengharapkan YKCI dapat menginisiasi penghitungan serapan karbon ataupun carbon credit dari rumput laut," tutur Artati.

Ketua YKCI Meyza Irmadhiany menyambut baik kerja sama dengan KKP. Menurutnya, kerja sama ini akan mengembangkan investasi industri rumput laut yang bernilai positif terhadap lingkungan yang dapat diterima baik oleh masyarakat lokal maupun internasional.

Artati berharap masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari kedua kerja sama ini. Terlebih Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, telah menetapkan 3 program prioritas jangka menengah, meliputi penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia untuk keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan nelayan, yang akan didukung dengan sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi satelit.

Kedua, pengembangan perikanan budidaya dengan komoditas yang berorientasi ekspor, antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Dan ketiga, pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

"Dua kerja sama ini menunjukkan komitmen kita dalam mengimplementasikan 3 program prioritas KKP, semoga niat baik kita semua dimudahkan dan dirahmati Tuhan YME," tutup Artati.

Sebelumnya, Menteri Trenggono mendorong akselerasi program prioritas melalui sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan Instansi Pemerintah, Swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat terkait. Pihak mitra kerja sama ini diharapkan dapat mengisi ceruk kosong yang tidak bisa dijangkau oleh KKP.

HUMAS DITJEN PDSPKP