JAKARTA (10/3) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan dukungan pembiayaan adalah kunci bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa berkembang dan naik kelas. Karenanya, sosialisasi dan edukasi menjadi poin penting yang harus terus dilakukan agar UMKM bisa mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.

"Kita memahami bahwa pembiayaan ataupun permodalan adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan bagi UMKM untuk bisa berkembang," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti dalam keterangan tertulis, Rabu (9/3/2022).

Artati menambahkan, jajarannya memiliki roadmap yang jelas dalam rangka edukasi pelaku usaha perikanan agar mereka dekat dengan bantuan permodalan. Mulai dari dibentuknya Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP), hingga bimbingan teknis (Bimtek) di lapangan yang menyasar langsung para pelaku UMKM.

Dia pun menyontohkan kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tengah pekan lalu. Tak tanggung-tanggung, Ditjen PDSPKP mengerahkan Direktur Usaha dan Investasi, Catur Sarwanto serta perwakilan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Badan Layanan Usaha Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) untuk terjun langsung melakukan pemberdayaan UMKM melalui edukasi dan sosialisasi. Materi yang disampaikan meliputi skema-skema pembiayaan yang dapat diakses dan kisah sukses pelaku usaha yang memanfaatkan permodalan tersebut.

"Kita ingin menularkan semangat dari UMKM yang telah sukses ke yang lain dan juga menunjukkan bahwa peluang meraih sukses sangat terbuka bagi siapa saja," katanya. 

Dalam kesempatan ini, Artati memastikan pemerintah memiliki sejumlah program yang sangat berpihak kepada UMKM. Program tersebut di antaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi) dan Dana Bergulir LPMUKP. Melalui Bimtek tersebut, dia berharap menjadi titik awal untuk membangun ekosistem pembiayaan yang terintegrasi antara pelaku usaha kelautan dan perikanan, lembaga keuangan, serta mitra usaha seperti penyedia bahan baku, dan pemasar agar menjadi motor penggerak ekonomi di daerah.

"Harapan kami sangat jelas, yakni supaya perbankan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaannya, baik di wilayah Cianjur khususnya maupun Provinsi Jawa Barat pada umumnya," ujar Artati.

Senada, Direktur Usaha dan Investasi, Catur Sarwanto memaparkan realisasi KUR di Kabupaten Cianjur di tahun 2021 mencapai Rp39,05 miliar. Jumlah ini 4,99% dari total realisasi KUR untuk Provinsi Jawa Barat yang disalurkan kepada 1.004 pelaku usaha di bidang perdagangan dan budidaya air tawar.

Karenanya, melalui Bimtek, dia ingin mengajak pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi dalam peningkatan penyerapan program pembiayaan pemerintah.

"Kita ingin mengajak Pemda untuk turut berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas UMKM di wilayahnya sekaligus memastikan UMKM bisa mengakses pembiayaan," katanya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Hewan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Cianjur yang diwakili oleh Kabid Perikanan memberikan apresiasi kepada KKP dan legislatif atas pelaksanaan Bimtek pembiayaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Terlebih anggaran APBD yang terbatas untuk melakukan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha dalam hal permodalan.

"Tentu ini kegiatan yang positif dan sangat dinantikan oleh para pelaku UMKM di Cianjur," ujar Agus Solehadi salah seorang peserta Bimtek yang berbagi kisah suksesnya dalam mendapatkan permodalan dari Bank BRI.

Sebagai informasi, Bimtek dilaksanakan pada 5 Maret 2022 dan dihadiri Anggota DPR RI Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc, DPRD Kabupaten Cianjur, Kadis KP Kabupaten Cianjur, dan 80 pelaku usaha.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong agar penyaluran KUR bisa lebih dioptimalkan sekaligus memastikan agar penyalurannya tepat sasaran.

HUMAS DITJEN PDSPKP