JAKARTA, (2/2)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meningkatkan omzet UMKM olahan ikan di Palangkaraya yang mengikuti program inkubasi hingga 15,83%.  Hal tersebut tidak terlepas dari program inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan (Inbis-Invapro KP) yang digelar Balai Besar Pengujian dan Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) salah satu UPT Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).

Salah satu UMKM yang mengikuti program tersebut adalah Perkumpulan Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera (PMEFS) Palangkaraya yang kini memiliki beragam varian produk seperti abon ikan lembaran, mie ikan, dan keripik kulit ikan (fish skin salted egg).

“Program Inbis Invapro KP adalah salah satu upaya KKP membina UMKM dengan memberikan masa inkubasi selama 2 tahun berupa bimbingan dan konsultasi pelayanan pengembangan usaha, pendampingan dalam kegiatan pengembangan usaha, fasilitasi perijinan berusaha dan sertifikasi mutu, pengembangan desain, kemasan, promosi dan pemasaran,” ujar Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Ishartini di Jakarta, Kamis (02/02/2023).

Sedangkan Ketua UMKM PMEFS, Akidah Wahyuni saat berbincang dengan tim Ditjen PDSPKP beberapa waktu lalu, mengaku bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian program Inbis Invapro KP tahun 2021.

"Alhamdulillah kami merupakan tenant yang bergabung pada tahun 2021 dan telah menerima fasilitasi kegiatan transfer teknologi pengolahan ikan," tutur Wahyuni.

Penambahan varian produk ini pun berdampak pada peningkatan omzet kelompoknya. Sosok yang akrab disapa Yuni ini menyebut kenaikan omzet rata-rata mencapai 15,83% sepanjang tahun 2021-2022.

"Jadi bukan hanya produktivitasnya saja yang naik, tapi omsetnya juga," katanya, bangga.

Selain mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis, Yuni juga telah mengantongi berbagai sertifikasi seperti sertifikat Halal, SPPT SNI produk abon ikan, Sertifikat GMP/SSOP, Izin Edar (MD), dan diakhir masa inkubasi memperoleh Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). "Ilmunya dapat, dibimbing, dan diarahkan sertifikasinya, pokoknya mantap program ini," ujar Yuni.

Senada Ishartini mengaku bangga dengan ketekunan dan keberhasilan Yuni beserta kelompoknya. Menurutnya, apa yang disampaikan Yuni bisa menjadi dorongan bagi jajarannya untuk terus mengevaluasi program Inbis-Invapro KP agar lebih baik lagi.

Karenanya, akhir Januari lalu, tim Ditjen PDSPKP menggelar evaluasi tenant Inbis-Invapro KP tahun 2021. Poin-poin yang dievaluasi meliputi proses bimbingan teknis dan konsultasi pelayanan pengembangan usaha, pendampingan UMKM/tenant dalam kegiatan pengembangan usaha hingga fasilitasi perijinan berusaha dan sertifikasi bidang mutu.

"Termasuk juga dari sisi pemasaran, jangan sampai UMKM kita bekali terus di hilirnya dibiarkan. Tapi alhamdulillah, program yang berlangsung 2 tahun ini hasilnya bisa dinikmati UMKM," terang Ishartini.

Di tempat yang sama, Kepala BBP3KP, Trisna Ningsih mengatakan program Inbis Invapro KP sejak diluncurkan dari tahun 2016 sampai tahun 2022 telah membina dan mendampingi sebanyak 83 UMKM yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Selain fokus pada pengembangan usaha, Inbis Invapro KP juga menjadi dukungan program pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan mutu produk hasil perikanan agar masyarakat umum dapat mengkonsumsi produk perikanan yang aman dan bermutu.

“Peserta tahun 2021 yang berakhir di tahun 2022 ini diikuti 11 tenant terpilih yang mewakili 11 Kabupaten/kota dari  8 Provinsi. Mereka berasal dari Bandung, Bekasi, Bitung, Bontang, Depok, Mataram, Pangkalpinang, Palangkaraya. Kemudian peserta lainnya berasal dari Pasuruan, Pati, dan Purbalingga,” terang Trisna.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan faktor penting untuk mencapai pembangunan kelautan perikanan yaitu dengan penerapan teknologi terbarukan, kesiapan sumber daya manusia agar usaha di sektor kelautan dan perikanan memiliki produktivitas tinggi, berdaya saing, dan efisien. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan input teknologi yang efisien, mutu produk yang terjamin, rantai sistem produksi yang efisien dari hulu hingga hilir dan sumber daya manusia yang kompeten.

HUMAS DITJEN PDSPKP