JAKARTA (27/4) - Sejumlah strategi penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan triwulan I (Januari – Maret) tahun 2022 sebesar Rp2,46 triliun. Jumlah ini meningkat 35,71% dibanding realisasi KUR periode yang sama tahun 2021.

"Tahun lalu di triwulan 1 sebesar Rp1,81 triliun. Alhamdulillah tahun ini meningkat drastis," jelas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti di Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Tak hanya dari sisi nilai, penerima KUR di triwulan 1 2022 juga meningkat hingga 14,14% dibanding tahun lalu. Artati mengungkapkan, jika tahun lalu penerima KUR 53.460 di triwulan pertama, tahun ini menjadi 61.019 debitur, atau semakin banyak pelaku usaha yang mengakses pembiayaan dari negara.

"Ini menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga dan meningkatkan daya saing UMKM perikanan di masa pandemi," sambungnya.

Berdasarkan bidang usahanya, penyaluran KUR terbesar adalah pada usaha budidaya sebesar Rp871,38 miliar, disusul usaha pengolahan dan pemasaran sebesar Rp870,99 miliar, dan usaha penangkapan sebesar Rp547,56 miliar. Kemudian dari sisi sebarannya, penyaluran KUR terbesar berturut-turut ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan Rp362,3 miliar, Jawa Timur Rp354,8 miliar, Sulawesi Selatan Rp239,4 miliar, dan Jawa Barat Rp230,9 miliar.

Berdasarkan skema KUR yang disalurkan, sebanyak 85,1% mengakses KUR Mikro dengan plafon maksimal Rp100 juta, dan sisanya sebanyak 14,9% mengakses skema KUR Kecil dengan plafon maksimal Rp500 juta.

"Yang menarik dan menjadi kabar gembira lainnya ialah pertumbuhan realisasi KUR terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Utara yaitu 92,0%," jelas Artati.

Sebagai informasi, dalam rangka meningkatkan penyaluran KUR di sektor kelautan dan perikanan, Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa upaya di antaranya rekrutmen 78 tenaga pendamping usaha kelautan dan perikanan (TPU KP) yang tersebar di 34 provinsi, dan ditempatkan di lokasi-lokasi prioritas untuk mendukung Kampung Budidaya, Kampung Nelayan Maju, Klaster Daya Saing, sentra pengolahan, serta lokasi prioritas KKP lainnya.

Selama triwulan 1 2022, TPU KP telah melakukan pendataan dan pembinaan kepada 1.382 pelaku usaha dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp3,67 miliar, dari berbagai sumber pembiayaan, yang disalurkan kepada 179 pelaku usaha.

Selain itu, Ditjen PDSPKP melaksanakan kegiatan fasilitasi perluasan KUR Klaster di kawasan sentra Udang Windu di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pinrang, bekerja sama dengan Bank BRI dan PT. Alter Trade Indonesia (Atina) selaku eksportir udang. Total potensi pembiayaan di dua lokasi ini adalah sebanyak 1.385 petambak udang windu tradisional. Selanjutnya bersama Komisi IV DPR RI, Ditjen PDSPKP melaksanakan kegiatan bimbingan teknis akses pembiayaan (Bimtek) di 55 lokasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang skema dan sumber pembiayaan yang dapat diakses.

"Kita tidak akan berhenti mengedukasi tentang literasi keuangan guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pengelolaan keuangan yang baik," tutup Artati.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan adanya perluasan dan kemudahan akses KUR. Kemudahan tersebut khususnya untuk nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan serta petambak garam yang terdampak Covid-19.

HUMAS DITJEN PDSPKP