JAKARTA, (13/12) – Memperingati Hari Nusantara Tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk menjadikan pengelolaan ruang laut sebagai penggerak dalam pembangunan kelautan nasional. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry saat berbicara pada Dialog Khusus Hari Nusantara 2022 bertema Bidang Kelautan sebagai Arus Utama Pembangunan Nasional yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (7/12).

Pengelolaan ruang laut secara bijak menurut Hendra dilaksanakan untuk menyeimbangkan aktivitas ekologi dan ekonomi sekaligus menjaga ekosistem perairan tetap sehat, produktif dan lestari melalui prinsip ekonomi biru yang berkelanjutan.

“Pengelolaan ruang laut dimaksudkan untuk mendukung perikanan berkelanjutan sekaligus menjaga laut dengan memastikan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, mengelola kawasan konservasi untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sumberdaya ikan, menjaga ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil agar lestari dan berdaya guna serta meningkatkan pemanfaatan jasa kelautan dengan tetap memperhatikan kelestariannya,” terang Hendra.

Lebih lanjut Hendra pun menjelaskan saat ini KKP mengusung lima program prioritas berbasis ekonomi biru.

“Dari lima program prioritas, tiga di antaranya menjadi tugas dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, yaitu perluasan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dan penanganan sampah di laut.  Inilah yang menunjukkan pengelolaan ruang laut menjadi penggerak dalam pembangunan kelautan dan perikanan,” urainya.

KKP sangat mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensinya terutama dalam mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil melalui program penangkapan perikanan terukur, pengembangan kampung nelayan maju dan kampung budidaya, pengelolaan kawasan konservasi perairan dan wisata bahari, penyediaan sarana prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mendorong investasi di pulau-pulau kecil dengan tetap menyeimbangkan antara aktivitas ekologi dan kegiatan ekonomi, sekaligus menjaga ekosistem perairan tetap sehat, produktif dan lestari.

Di forum yang sama, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan untuk menjaga potensi pariwisata di Sulawesi Tenggara, menjaga ekosistem dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam perlu dukungan sumberdaya manusia yang kompeten serta dukungan semua pihak termasuk masyarakat intelektual.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Zainudin Maliki menekankan Hari Nusantara bukan sebuah kegiatan yang dikemas bersifat seremonial namun diharapkan dapat menjadi momentum agar bidang kelautan menjadi arus utama (mainstreaming) pembangunan nasional.

“Saya harap negara bisa hadir untuk memberi peluang kepada masyarakat pesisir agar memiliki nilai tambah dengan posisinya yang berada dekat laut. Perlu regulasi yang memihak masyarakat pesisir agar ekonomi membaik dan kehidupannya lebih sejahtera,” pungkasnya.

Sejalan dengan kebijakan ekonomi biru, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menggagas lima program prioritas yang siap diimplementasikan untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Kelimanya meliputi perluasan kawasan konservasi dengan target 30 persen dari total wilayah perairan Indonesia, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan di wilayah pesisir, laut, dan darat, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan akibat tingginya aktivitas ekonomi, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT