JAKARTA (19/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung kegiatan pengembangan ekowisata bahari di PPN Kejawanan, Cirebon dengan penerapan prinsip ekonomi biru yang mengedepankan kepentingan ekologi, sosial ekonomi dan lingkungan. Pengembangan dengan menggunakan konsep Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) yang mencakup perencanaan (masterplan), pengadaan sarana dan prasarana, pembinaan dan kemitraan. KKP melalui Direktorat Jasa Kelautan sudah menyampaikan masterplan Dewi Bahari pada tahun 2020 dan sudah diintegrasikan ke dalam masterplan PPN Kejawanan oleh Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada bulan Desember 2021.

Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda mengatakan bahwa PPN Kejawanan memiliki kriteria untuk pengembangan wisata bahari, karena memiliki potensi daya tarik wisata, potensi pengunjung, lembaga pengelola wisata bahari, dukungan kebijakan dan anggaran serta ketersediaan infrastruktur dasar maupun sarana prasarana lainnya.

“Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Kejawanan, Cirebon selain berfungsi sebagai pelabuhan, juga memiliki pesona wisata bahari yaitu sentra kuliner, pemandangan alam dengan latar belakang Gunung Ceremai, terapi lumpur untuk kesehatan dan menyembuhkan penyakit, edukasi (tentang kepelabuhanan, perikanan tangkap dan mangrove), lokasi memancing, matahari terbit dan matahari terbenam telah dibuka kembali pada 16/9 lalu setelah tetutup untuk wisata sejak pandemi tahun 2020” terang Huda

“Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari, pengembangan wisata bahari dapat dilakukan di desa pesisir dan juga pelabuhan perikanan. Pemanfaatan ruang laut untuk pengembangan wisata bahari merupakan salah satu prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem dan penerimaan PNBP di sektor kelautan” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Sarwono menyampaikan bahwa pada tahun 2022 PPN Kejawanan berbenah meningkatkan sarana prasarana pengelolaan wisata bahari. “Kami telah melaksanakan beberapa perbaikan dan pembangunan berupa pembangunan jetty, levelling pantai, pembuatan jembatan, parkir area wisata bahari dan pembuatan pagar area parkir,” pungkas Sarwono.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tentang ekonomi biru yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada kegiatan di ruang laut guna mewujudkan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif demi kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pengaturan negara atas laut Indonesia perlu menyeimbangkan keberlanjutan ekologi dan ekonomi.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT