JAKARTA (16/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) selenggarakan kegiatan Bina Manusia yang merupakan rangkaian Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara pada awal bulan lalu (7/6/2021). Kali ini, KKP menargetkan untuk melatih para kaum perempuan Bombana untuk mengolah dan memanfaatkan limbah rumah tangga sehingga dapat menjadi mata pencaharian alternatif.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa melalui PKPT, KKP berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pentingnya menjaga lingkungan tempat tinggal mereka.

“Kegiatan Bina Manusia yang merupakan rangkaian dari Program PKPT, yang bukan hanya sekedar memberikan pemahaman terhadap bencana dan dampaknya, namun juga memberikan ide-ide inovasi kepada masyarakat. Di Bombana, kami fokus pada kaum perempuan. Mereka diajak untuk mengolah limbah rumah tangga agar dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian alternatif sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayahnya,” jelas Tebe.

Lebih lanjut Tebe mengungkapkan bahwa isu gender merupakan bagian penting dalam perubahan iklim. Menurutnya kesenjangan antar gender dirasakan masih cukup besar dalam pekerjaan, partisipasi kerja dan pendapatan atau upah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara, saat laki-laki sebagai kepala keluarga tidak memiliki penghasilan maka seluruh keluarga merasakan dampaknya. Karenanya, Tebe mendorong peran perempuan atau kaum emak-emak lebih sigap dalam menyikapi perubahan iklim sekaligus sebagai aktivis penggerak dalam rumah tangga.

Program PKPT sendiri telah dilakukan sejak tahun 2012-2016 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2020 hingga saat ini dengan kurun waktu intervensi selama 3 (tiga) tahun. Lokasi yang menjadi sasaran dari program ini adalah wilayah yang rawan bencana dan rentan terhadap perubahan iklim, memiliki potensi ekonomi lokal unggulan, serta adanya degradasi lingkungan pesisir.

Pada kesempatan ini, kegiatan Bina Manusia yang dilaksanakan memberikan pelatihan keterampilan pengelolaan dan pemanfatan limbah rumah tangga, pemanfaatan lahan pekarangan dan estetika lingkungan dengan target para kaum perempuan. Hal ini untuk menjawab salah satu tujuan Program PKPT, yakni mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi secara lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa kegiatan PKPT yang dilaksanakan di Kabupaten Bombana difokuskan pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek manusia, aspek siaga bencana dan perubahan iklim serta aspek kelembagaan.

“Saat ini, kegiatan Bina Manusia bagi para kaum perempuan di Bombana melingkupi pelatihan mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan dan pembuatan kompos dari sampah basah,” terang Yusuf.

Dengan masuknya Program PKPT ke Kabupaten Bombana ini, Yusuf berharap dapat menjadikan masyarakat lebih memahami ancaman bencana, dampak perubahan iklim serta menentukan langkah mitigasi dan adaptasi di lokasi tersebut.

Secara nasional, isu perubahan iklim mendapat perhatian yang sangat besar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 secara jelas mengamanatkan isu perubahan iklim sebagai salah satu dari 7 agenda pembangunan, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Di sektor kelautan, KKP telah mendapat mandat sebagai penanggung jawab nasional isu kelautan dalam perubahan iklim. Tantangan ini perlu dijawab dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan yang rendah karbon dan berketahanan iklim.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sendiri telah menginstruksikan kepada jajarannya agar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, terutama di wilayah pesisir yang rentan berbagai ancaman baik yang berasal dari aktivitas domestik manusia, industri, perhubungan laut, dumping maupun aktivitas lainnya.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT