KUPANG (4/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan ekowisata bahari di Rote Ndao untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Nasional Perairan Laut Sawu khususnya pada sektor pemanfaatan kawasan berupa wisata bahari. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari dari 31 Juli hingga 3 Agustus yang diikuti oleh kelompok masyarakat dari Pokdarwis Desa Bo’a, Pokdarwis Desa Kuanheum dan Kelompok Pelestari Penyu Desa Siomeda yang berjumlah 20 orang.

Kepala BKKPN Kupang Imam Fauzi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat agar tersedia mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir di sekitar Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu.

“Wilayah pesisir TNP Laut Sawu khususnya di Desa Bo’a, Kec. Rote Barat, Kab. Rote Ndao diketahui memiliki potensi alam yang tinggi namun belum dikembangkan secara maksimal. Potensi alam yang ada seperti hutan mangrove, terumbu karang, pantai pasir putih, ombak pantai dan habitat pari manta serta habitat biota kharismatik lainnya,” jelas Imam.

Imam menambahkan, dengan adanya kegiatan ini semoga dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan para kelompok masyarakat dalam mengelola ekowisata berbasis masyarakat di wilayahnya.

“Kami berharap, melalui kegiatan ini semua potensi alam yang ada dapat dikembangkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar melalui pengelolaan ekowisata untuk wisata snorkeling, diving, surfing dan kayaking sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi mereka.

Materi penting yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain terkait pengenalan kawasan konservasi perairan TNP Laut Sawu, ekowisata berkelanjutan, model bisnis ekowisata, penyusunan itinerary (rencana perjalanan) paket wisata, teknik fotografi dan teknik pamandu wisata air.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi dengan penerapan ekonomi biru (Blue Economy) melalui tiga program prioritas KKP meliputi penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan kesejahteraan nelayan dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT