Berita PRL, Jakarta - Peluncuran dokumen transformasi yang memuat rekomendasi kebijakan tata kelola kelautan untuk mencapai ekonomi laut berkelanjutan ini dilaksanakan pada di Jakarta, Kamis (03/12).

Melalui pesan video, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menguatkan jati diri sebagai negara maritim. Presiden juga meyakini jika laut dikelola dengan baik dan berkelanjutan, sumber daya maritim Indonesia akan mampu mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dan menjadi modal utama pembangunan berkelanjutan kedepan.

“Pandemi Covid-19 bukan saja kesempatan menekan tombol reset tapi menata semuanya untuk sebuah lompatan besar. Untuk melakukan big action and big transformation. Ini harus juga dilakukan dalam mengelola laut. Komitmen Indonesia sangat kuat untuk mewujudkan laut dunia yang sustainable melalui transformasi ekonomi yang telah dicanangkan dan diterapkan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Presiden juga menyampaikan pengelolaan laut yang berkelanjutan akan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan berharap agar aspek keberlanjutan dijalankan seiring dengan aspek pembangunan terutama untuk kesejahteraan masyarakat kecil.

“Kerja sama dan kolaborasi menjadi hal yang sangat penting. Kita memerlukan kemitraan para pihak, kita membutuhkan kemitraan global, kita perlu kepemimpinan global kolektif,” tegas Presiden.

Lebih lanjut Presiden meminta Ocean Panel menjadi motor penggerak revolusi mental global untuk menjaga laut.

“Peluncuran dokumen transformations adalah sebuah awal yang baik sebagai panduan bersama dalam memanfaatkan laut. Laut adalah masa depan kita. Mari bekerjasama mencapai pembangunan ekonomi laut berkelanjutan. A Vision for Protection, Production and Prosperty,” ajak Presiden.

Selain Presiden Jokowi, 13 Kepala Negara lainnya yaitu Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Norwegia, Palau, dan Portugal juga telah meluncurkan dokumen transformasi dan berkomitmen mengelola secara berkelanjutan hampir 30 juta kilometer persegi perairan nasionalnya di tahun 2025.

Sementara itu, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) ad Interim Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu yang akrab disapa Tebe saat membuka acara peluncuran dokumen transformasi menyebutkan bahwa para pemimpin dunia memahami laut adalah pusat kehidupan di bumi, mata pencaharian manusia, dan ekonomi, tetapi juga mengakui bahwa kesehatan laut sedang berada dalam ancaman akibat polusi, penangkapan ikan berlebih, dan perubahan iklim.

“Inilah alasan mengapa dua tahun lalu, negara anggota Ocean Panel bertekad untuk mengembangkan rangkaian rekomendasi transformatif untuk menghadirkan ekonomi laut berkelanjutan yang akan bermanfaat bagi semua orang dimana pun dan melindungi laut secara efektif. Hasilnya adalah agenda aksi laut baru yang jika dicapai dapat membantu menghasilkan makanan 6 kali lebih banyak dari laut, menghasilkan 40 kali lebih banyak energi terbarukan, mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan, dan berkontribusi terhadap seperlima pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang diperlukan agar kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5°C,” urai Tebe.

Senada dengan Tebe, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusran Siry mengungkapkan terdapat 5 (lima) tema utama pada dokumen transformasi yaitu Ocean Wealth, Ocean Health, Ocean Equity, Ocean Knowledge, dan Ocean Finance. Keberhasilan Indonesia dalam implementasi dokumen transformasi secara konkrit sangat tergantung pada upaya bersama lintas sektoral dalam negeri baik di tataran pemerintah pusat, daerah, akademisi, kalangan usaha maupun masyarakat.

Langkah Pemerintah mencanangkan dokumen transformasi ini memperoleh dukungan dari para pihak. Perwakilan Provinsi Papua, Doren Warekwa Sekretaris Daerah Provinsi yang membacakan pernyataan Gubernur Papua menyatakan bahwa masyarakat Papua senantiasa memanfaatkan laut untuk kemakmurannya sehingga kehidupannya tidak lepas dari laut.

“Kami sangat berbahagia bahwa di tingkat global dan nasional sudah mulai banyak perhatian terhadap kelestarian laut serta pemanfaatan sumber daya laut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Riki Frindos, mewakili Forum Komunikasi Konservasi Indonesia (FKKI) yang menaungi 9 non government organization (NGO), menyatakan komitmen untuk menyelaraskan program dan aktivitas anggota FKKI dengan elemen area aksi dokumen transformasi.

“FKKI membuka diri, dan menghimbau semua pemangku kepentingan untuk bergandeng tangan melangkah bersama membangun sinergi demi terwujudnya outcome SOE tersebut,” ajaknya.

Dari kalangan akademisi, Profesor Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor yang juga Ketua Forum Rektor Indonesia, menyambut baik transformasi sebagai salah satu langkah mewujudkan SDGs yang telah merupakan komitmen global.

“Forum Rektor Indonesia siap menyukseskan melalui penyediaan SDM unggul dan menyiapkan inovasi-inovasi unggul sebagai penguat transformasi ekonomi laut berkelanjutan,” tegasnya.

Perwakilan Pertamina, Iman Rachman menyatakan adanya peluang kontribusi di bidang new ocean industries dalam hal penyediaan energi dan new ocean pollution and reduce gas emission melalui penurunan emisi gas sebesar 41% di tahun 2030.

Terakhir, dukungan disampaikan oleh CEO/Founder Divers Clean Action Swietenia Puspa Lestari yang berharap peluncuran dokumen transformasi bukan seremonial saja dalam transforming a sustainable ocean economy.

“Sebagai pengingat, kegagalan untuk beraksi akan membahayakan kesehatan (laut) global, wellbeing, economic vitality and exacerbate inequalities. Sehingga kami para pemuda menitipkan dukungan dengan catatan ini sebagai pengingat, penyemangat, dan tantangan,” pungkasnya.

Peluncuran dilakukan secara hybrid, diisi pemaparan para narasumber yakni Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenkomarves, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Kepala Badan Riset dan SDM KKP, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kemlu, Vice President RARE Indonesia dan dihadiri oleh ratusan peserta dari Kementerian/Lembaga seperti Kemenkomarves, KLHK, Kemlu, KKP, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. (HUmas PRL)