JAKARTA(30/9) Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sempat tersendat sebagai dampak pandemi Covid-19, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus bergerak cepat dengan menyalurkan berbagai bantuan untuk nelayan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan nelayan agar lebih berdaya saing di bidang usaha penangkapan ikannya meski dalam situasi pandemi.

Nelayan adalah subjek utama sektor perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, beragam bantuan digulirkan oleh pemerintah agar aktivitas dan produktivitas di subsektor perikanan tangkap tidak terhenti.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menyampaikan pada tahun 2021 ini beberapa kegiatan atau program kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dialihkan untuk penanganan Covid-19. Refocusing anggaran membuat beberapa program tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini dan fokus dioptimalkan pada tahun depan.

"Adapun program bantuan pemerintah KKP di subsektor perikanan tangkap untuk mendukung PEN ini yaitu bantuan kapal penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, operasional melaut, sertifikasi hak atas tanah nelayan, pelatihan keluarga nelayan serta sertifikasi awak kapal perikanan," terangnya pada Forum Medan Merdeka Barat 9 yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informartika secara daring, Kamis, 30/9/2021.

Ia menjelaskan KKP rutin menggelar kegiatan bakti nelayan yang menggandeng Komisi IV DPR RI. Selain penyerahan bantuan operasional nelayan melaut, dalam kesempatan tersebut dilakukan pula diskusi untuk menjaring aspirasi dari masyarakat nelayan.

"Kegiatan tersebut sudah kita lakukan di beberapa lokasi. Harapannya dapat menjangkau ke sentra-sentra nelayan di seluruh Indonesia. Kita turun ke lapangan, untuk memastikan dan melihat langsung kondisi yang terjadi di suatu daerah," tuturnya.

Zaini juga mengajak generasi muda untuk menjadi nelayan yang sukses. Melalui kampanye bangga jadi nelayan, Ia mengatakan subsektor perikanan tangkap dapat menjadi bisnis yang menjanjikan ke depan untuk memanfaatkan potensi perikanan Indonesia yang belum digarap dengan optimal.

"Regenerasi ini perlu dilakukan. Kami siap memberikan pelatihan kepada anak muda atau nelayan kecil yang mau dan mampu menggarap potensi perikanan di perairan Indoensia, ZEE hingga laut lepas," katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya DPP HNSI Toga Hamaji. Ia mendorong pemerintah agar dapat memberdayakan nelayan skala kecil dapat menerima bantuan kapal perikanan ukuran besar dari pemerintah.

"Saya minta kepada Pak Dirjen, agar jangan kapal kecil terus yanh diberikan. Yang tadinya sudah bisa mengoperasionalkan kapal kecil, bisa diupgrade ke kapal besar, agar jelajahnya lebih jauh untuk memanfaatkan potensi perikanan di Indonesia," pintanya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim meminta agar kegiatan diversifikasi dan pemberdayaan usaha nelayan semakin digiatkan. Dampak pandemi yang memukul para nelayan berdampak pada roda perekonomiannya.

"Selain kegiatan pemberdayaan keluarga nelayan, manajemen keuangan juga perlu diberikan. Hal ini dilakukan agar para nelayan dapat mengelola perekonomiannya dengan baik, agar ketika musim paceklik tidak melaut, mereka tetap dapat berusaha di sektor kelautan dan perikanan," tandasnya.