TEGAL (11/6) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tengah mempersiapkan pelayanan yang optimal di pelabuhan perikanan untuk mendukung program peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menjadi prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Identifikasi kendala dan permasalahan pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia terus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini mengatakan pelabuhan perikanan berperan sangat strategis dalam pelaksanaan PNBP pasca produksi. Untuk itu, dia menerangkan tidak hanya mengoptimalkan dari sisi pembangunan fisiknya saja namun juga peningkatan kapasitas petugas di pelabuhan perikanan.

"Meningkatnya PNBP perikanan tangkap terhadap pendapatan negara ini akan membuka ruang untuk pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan nominal yang jauh lebih besar. Khususnya program/kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menjadi pelaku utama dalam sektor kelautan dan perikanan," jelasnya saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)Tegalsari, Kota Tegal, hari ini (11/6/2021).

Sebelumnya, Menteri Trenggono menegaskan kondisi dan kinerja pelabuhan perikanan mendapat perhatian khusus dalam pada program terobosan KKP 2021-2024. Perhatian dimaksud diantaranya pada aspek manajemen kepelabuhanan (alur, lalu lintas, K3), aspek higienitas, dan aspek esensial lainnya yang sejalan dengan peningkatan PNBP dari sumber daya perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan.

Lebih lanjut Zaini mengatakan agar pengelolaan PPP Tegalsari dapat dilakukan oleh pusat. Hal ini telah disampaikannya kepada Menteri Trenggono untuk mengurai seluruh permasalahan yang ada.

"Usai libur lebaran saya berkunjung di sini dan mendapat laporan kalau kolam pelabuhan overload. Selain itu saya dengar banyak produksi yang tidak dilaporkan. Hal ini harus segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono membenarkan salah satu kendala yang dialami PPP Tegalsari adalah sedimentasi di dermaga kolam pelabuhan perikanan. Belum optimalnya fasilitas serta pengelolaannya juga membuat pelabuhan tersebut terkesan kumuh.

"Kami memohon agar bantuan kepada nelayan Tegal dapat dikucurkan pemerintah pusat bagi nelayan kecil. Selain itu juga perlu dilakukan rehabilitasi fasilitas fisik untuk menunjang aktivitas nelayan melaut," tuturnya.

Sementara itu, kehadiran Tim Panja Komisi IV DPR RI di PPP Tegalsari diharapkan dapat memberikan rekomendasi dukungan kegiatan, anggaran dan kebijakan khusus. Setelah dibangun puluhan tahun yang lalu, tentu banyak fasilitas, sarana dan prasarana yang harus diremajakan dan dikembangkan.

Anggia Erma Rini, Ketua Tim Panja Komisi IV DPR RI menyebutkan sinergi pembiayaan dari pusat dan daerah akan menjadi solusi agar PPP Tegalsari semakin menjadi salah satu pelabuhan perikanan terdepan di Indonesia.

"Kita sama-sama ketahui PPP Tegalsari ini menjadi salah satu dari 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Kurang lebih 1.000 kapal berpangkalan di pelabuhan ini dengan nilai produksi ratusan miliar per tahun harus mendapat perhatian khusus," ungkapnya.

Dia mengatakan hasil peninjauan lapangan, komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta nelayan ini akan menjadi bahan untuk rapat kerja di Komisi IV DPR RI. Besar harapannya untuk mengembangkan wilayah PPP Tegalsari yang memiliki luas lahan 17,2 hektare agar semakin bergeliat dan menjadi salah satu sentra perikanan tangkap di Jawa Tengah.

Dalam kegiatan kunjungan kerja Panja Komisi IV DPR RI tersebut, dilakukan pula penyerahan sejumlah bantuan untuk nelayan. Antara lain penyaluran permodalan nelayan dari BPD Jateng, BRI, Bank Mandiri, BNI, PT Pegadaian, BLU LPMUKP, 500 paket sembako dari Ditjen Perikanan Tangkap dan 30 unit life jacket dari PPP Tegalsari.