JAKARTA (7/7) - Hasil survei yang dilakukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan tingkat ekonomi nelayan membaik sepanjang tahun 2021 meski pandemi Covid-19 masih melanda. Sebagian besar nelayan tradisional mengaku hasil tangkapan seluruhnya terserap oleh pasar.

Survei KNTI terkait tingkat keterjualan hasil tangkapan menyasar 5.292 responden nelayan di 25 wilayah di Indonesia. Waktu pengumpulan data berlangsung selama satu bulan sejak April hingga Mei 2021. Hasil survei menujukkan bahwa 78,43 persen produksi tangkapan nelayan seluruhnya terjual.

"Temuannya ekonomi nelayan kita di tahun 2021 ini sudah mulai membaik. Itu ditandai dengan normalisasi ekonomi nelayan yang terlihat dari peningkatan keterjualan hasil tangkapan," ujar Ketua Umum KNTI Riza Damanik dalam dialog publik secara daring, Rabu (7/7/2021).

Survei tersebut merupakan lanjutan dari survei yang digelar tahun sebelumnya untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat khususnya nelayan, saat pandemi Covid-19 baru berlangsung. Hasilnya saat itu terjadi penurunan penjualan hasil tangkapan nelayan sebanyak 72 persen dibanding sebelum terjadi pandemi secara global.

"Jadi posisi market perikanan di dalam negeri hari ini sudah mulai pulih. Itu ditandai dengan 78 persen dari nelayan kita bisa menjual keseluruhan hasil tangkapan ikannya di pasar," tambah Riza.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang turut hadir secara virtual dalam dialog publik tersebut, mengapresiasi langkah KNTI dalam mengawal pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Sinergi dari semua pihak menurutnya merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawar.

Selama pandemi Covid-19, pihaknya terus menjaga agar sektor kelautan dan perikanan tetap menggeliat untuk mendorong perekonomian di tingkat daerah maupun nasional bisa tumbuh. Layanan kepada stakeholder perikanan tidak berhenti agar produktivitas berjalan optimal dengan tetap mengedepankan prinsip ekonomi biru.

"Salah satu upaya agar kita bisa mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang terukur adalah dengan menerapkan konsep blue economy, mengedepankan efisiensi, mendorong pengembangan investasi dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan tetap lestari," urai Menteri Trenggono.

Lebih lanjut Menteri Trenggono memaparkan, pihaknya juga sudah mengambil langkah strategis dalam memenuhi ketersediaaan BBM bersubsidi bagi para nelayan, serta bagaimana mengoptimalkan operasional stasiun pengisian bahan bakar umum Nelayan. Langkah-langkah tersebut tentunya juga untuk mendorong nelayan Indonesia semakin produktif untuk peningkatan kesejahteraan.

Langkah strategis yang dimaksud dilakukan bersama BPH Migas, Pertamina dan Pemda terkait untuk penyederhanaan regulasi penyaluran BBM bersubsidi, revitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum Nelayan yang tidak operasional, dan digitalisasi penerbitan rekomendasi penyaluran BBM Bersubsidi.

"Dari sisi kuota, kita juga terus bekerja sama dengan BPH Migas agar jumlah pasokan BBM subsidi untuk nelayan berada dalam jumlah yang memadai, demikian pula dengan jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum Nelayan yang akan terus kita tambah seiring dengan peningkatan penerimaan dari PNBP kita," pungkas Menteri Trenggono.

Dialog publik yang digagas KNTI turut dihadiri sejumlah pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, PT. Pertamina, hingga staf ahli dan tenaga ahli dari KKP dan Kantor Staf Presiden (KSP) RI.