Jakarta, 3 Maret 2025

Inspektorat Jenderal  bersama pemangku kepentingan melaksanakan pendampingan dalam pembahasan hasil validasi data perikanan skala kecil untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715, 717, dan 718. Kegiatan ini bertujuan memastikan akurasi data sebagai dasar kebijakan perikanan yang berkelanjutan.

Perikanan skala kecil berperan penting dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan. Namun, tantangan dalam pendataan, seperti ketidakakuratan jumlah tangkapan dan alat tangkap, masih menjadi kendala. Validasi data diperlukan agar kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada 26-28 Februari 2025 tersebut, berbagai pihak, antara lain Pusat Riset Perikanan-BRIN, Peneliti lingkup BRIN, perwakilan Pusdatin, Inspektorat Jenderal, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Setditjen Perikanan Tangkap, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan para Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap lingkup Ditjen Perikanan Tangkap turut membahas dan menyempurnakan data yang telah dikumpulkan. Fokus pembahasan anomali data hasil tangkapan ikan dan validasi dilakukan di 8 (delapan) lokasi, yaitu Kota Jayapura, Kota Bitung, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maluku Tenggara (Kota Tual), Kabupaten Maluku Tenggara (Kota Tual), Kab. Pulau Morotai, dan Kabupaten Merauke, yang mencakup Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, dan sekitarnya), WPPNRI 717 (Laut Seram dan sekitarnya), dan WPPNRI 718 (Laut Arafura dan sekitarnya).

Hasil validasi ini diharapkan menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada nelayan skala kecil. Dengan data yang akurat, pengelolaan sumber daya perikanan dapat lebih transparan dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat nelayan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi demi masa depan perikanan Indonesia.