SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor: SP.343/SJ.5/III/2021

JAKARTA (31/3) – Dengan luas lebih dari 70% permukaan bumi dan membentuk 90% biosfer Bumi, lautan merupakan ekosistem yang penting bagi kehidupan di Bumi. Lautan memberi kita oksigen, makanan, dan memengaruhi cuaca, sehingga membuat planet ini layak huni dan dipenuhi kehidupan yang saling mendukung. Lautan menggerakkan ekonomi melalui perikanan, transportasi, energi dan pariwisata yang telah menjadi bagian dari budaya, tradisi dan identitas Indonesia sebagai bangsa bahari. Diperlukan koordinasi dan kerja sama multisektoral dan multi stakeholder bersama seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan Sustainable Ocean Economy atau Ekonomi Kelautan Berkelanjutan. Demikian disampaikan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan pada seminar Menuju Sustainable Ocean Economy Indonesia, Selasa (30/3/2021), di Jakarta.

The Global Change Institute - University of Queensland dan The Boston Consulting Group (BCG) pada 2015 mempublikasikan studi bahwa total kekayaan laut dunia mencapai 24 Triliun USD. Sedangkan kontribusi sektor kelautan dunia terhadap GDP per tahun mencapai 2.5 Triliun USD.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO pada 2020 melaporkan, potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 120–70 Miliar USD. Data ini menempatkan Indonesia di pada urutan ketiga ekonomi perikanan secara global setelah China dan Peru.

Diluar sektor perikanan, berdasarkan data dari Conservation International tahun 2019, Indonesia juga memiliki potensi ekosistem mangrove terbesar yang menyimpan 3,14 juta ton karbon dengan nilai USD 47,1 juta. Sedangkan Ocean Science Journal tahun 2019 juga melaporkan bahwa Indonesia memiliki ekosistem lamun yang berpotensi menyimpan 7,4 megaton karbon setiap tahun dengan nilai USD 111 juta.

Namun demikian, menurut Sjarief, saat ini lautan kita menghadapi tekanan besar dari kegiatan Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing dan kejahatan kemanusiaan di laut, masalah sampah laut, penangkapan ikan yang berlebihan, dan perubahan iklim. Lebih lanjut, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) no 14 life below water sebagai pedoman internasional tertinggi untuk pembangunan laut pun belum menerima perhatian politik dunia sebagaimana mestinya.

Memahami tantangan ini, pada 2017, empat belas pemimpin negara, termasuk Indonesia, bersatu dalam Ocean Panel yang membentuk Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan (High Level Panel Sustainable Ocean Economy/ HLP SOE). Dokumen Transformation SOE mendorong studi tentang lima bidang prioritas yaitu status kekayaan laut (Ocean Wealth), status kesehatan laut (Ocean Health), dan status mengenai distribusi manfaat sumber daya laut yang adil (Ocean Equity), ketersediaan pengetahuan laut (Ocean Knowlegde), dan pembiayaan upaya kesehatan dan pengelolaan sumber daya laut (Ocean Finance).

Untuk mengimplementasikan kelima fokus HLP SOE, KKP memiliki tiga program terobosan yang bermuara pada keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan nasional, yaitu 1) peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap; 2) perikanan budidaya untuk kesejahteraan; dan 3) pengembangan kampung budidaya berbasis kearifan lokal untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

“Namun demikian, kelima fokus HLP itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama multisektoral dan multi stakeholder bersama seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat. Sebagai contoh, Ocean financing membutuhkan upaya bersama untuk koordinasi penanaman modal dan investasi biru berkelanjutan sektor laut. Kesehatan laut membutuhkan upaya bersama kementerian dan lembaga terkait lingkungan hidup beserta Pemda dan kelompok masyarakat. Distribusi pemanfaatan kekayaan laut yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia (Ocean Equity) membutuhkan peran aktif dunia usaha. Sementara itu penyadaran akan kecintaan terhadap laut (Ocean Knowledge) sangat membutuhkan kerja sama dan partisipasi dunia pendidikan dan kelompok masyarakat,” ujarnya.

Dalam upaya sinkronisasi kelima fokus dari HLP SOE dan tiga program terobosan KKP, lanjut Sjarief, terdapat beberapa tantangan utama, di antaranya 1) perlunya dukungan internasional dalam menjadikan aktivitas perdagangan plasma nutfah, salah satunya Benih Bening Lobster (BBL) dikategorikan sebagai tindakan IUU Fishing ; 2) penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 Laut Banda sebagai lokasi bebas tangkapan (no take zone) atau green environment; serta 3) perlu kesetaraan dalam menentukan tarif masuk produk perikanan ke negara-negara lain, agar pasokan pangan terutama yang dari laut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sjarief berharap, seminar ini dapat menjadi wadah diskusi antar kementerian/ lembaga, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tantangan serta melihat peluang untuk bersama-sama merumuskan solusi praktis dalam pencapaian tujuan HLP SOE ini di Indonesia.

“Perkenankan saya mengingatkan kita semua tiga prinsip pengelolaan laut yaitu laut untuk manusia, laut untuk ekonomi dan laut untuk alam. Pengelolaan laut harus memberikan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya untuk kita dan masa depan anak cucu kita,” pungkasnya.

HUMAS BRSDM