SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.165/SJ.5/V/2024

JAKARTA, (20/5)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Daerah Morotai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak musim tuna di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Hal tersebut dilakukan agar potensi kerugian akibat menumpuknya hasil tangkapan tuna di Pelabuhan dapat dihindari.

"Pesan bapak Menteri Trenggono jelas, bahwa jangan sampai harga ikan kurang proporsional sehingga merugikan nelayan," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Jakarta (20/5/2024).

Budi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas setempat, telah ada pihak swasta dalam hal ini PT Nutrindo Fresfood Internasional yang siap menyediakan kapal angkut ke Morotai. Perusahaan tersebut membeli dan mengangkut Tuna ke Bitung, Sulawesi Utara. 

Lebih lanjut Budi mengatakan telah didistribusikan juga ke Morotai sebanyak 6 unit chest freezer masing-masing 5 unit kapasitas 300 liter dan 1 unit kapasitas 750 liter yang dapat membantu sementara menjaga mutu ikan nelayan. 

"Alhamdulillah sudah ada swasta yang akan distribusikan ikan ke Bitung, serta 6 chest freezer bantuan pemerintah dengan total kapasitas 2.250 liter di Morotai," tuturnya. 

Tak hanya itu, berdasarkan informasi dari DKP Morotai, saat ini ada 2 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan 3 supplier yang berminat bekerja sama dengan PT Nutrindo. Dikatakannya operasional kapal angkut ke Morotai untuk  membeli dan mengangkut  Tuna menuju Bitung. 

"Artinya kita fasilitasi pelaku usaha dan selanjutnya melalui mekanisme pasar yang berlaku, dan ikan dibeli sesuai harga setempat," urainya. 

Budi memastikan jajarannya akan terus memantau perkembangan di Morotai sebagai bentuk keberpihakan KKP terhadap nelayan.

 "Intinya keberpihakan kita jelas ke nelayan dan kita akan terus monitor tiap perkembangan di Morotai," tutupnya. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil menjadi prioritas dalam kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP). Menurutnya, KKP memiliki lima program besar yang dicanangkan untuk menunjang blue economy atau ekonomi biru. Hal ini dilakukan untuk menunjang kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.

HUMAS DITJEN PDSPKP