MAKASSAR (2/7) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tekankan pentingnya menjaga ekosistem laut dalam membangun sektor kelautan dan perikanan sebagai upaya  mewujudkan pembangunan keberlanjutan kehidupan di bawah air atau SGD 14 Life Below Water. 

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) I Nyoman Radiarta beberapa waktu lalu saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai pembicara utama pada Simposium Nasional XI dan Internasional VII Kelautan dan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Nyoman menjelaskan, SDG 14 menyerukan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan atas laut dan sumber daya laut. 

“Mencapai SDG 14 bukan hanya sebuah tujuan, tetapi juga merupakan komitmen mendasar untuk menjaga ekosistem laut dan menjamin kesejahteraan generasi mendatang,” kata Nyoman. 

Nyoman mengungkapkan sejumlah tantangan yang signifikan dalam menjaga potensi besar sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Di antaranya yitu Overfishing, illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing, perusakan habitat, pencemaran laut, dan dampak perubahan iklim.

Masalah-masalah ini tidak hanya membahayakan keanekaragaman hayati laut, tetapi juga merusak mata pencaharian masyarakat pesisir dan manfaat ekonomi yang lebih luas yang diperoleh dari sumber daya laut. 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, KKP telah mencanangkan lima program prioritas sebagai implementasi pembangunan ekonomi biru, yakni memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pembangunan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan yang disebut Bulan Cinta Laut.

“Perjalanan menuju pencapaian SDG 14 memang terjal, tetapi perjalanan ini harus ditempuh bersama. Hal ini membutuhkan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan-pemerintah, akademisi, industri, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Dengan bekerja secara kolaboratif, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kekuatan kolektif, maka kita dapat mengatasi tantangan dan membuka potensi penuh sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia,” harapnya.

Menurut Nyoman, pada dasarnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia harus menempatkan ekologi sebagai panglima. Para stakeholder harus mengedepankan ekologi sebagai prinsip utama untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan bagi anak cucu, memposisikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berkomitmen untuk mencapai SDG 14, Life Below Water.

“Mari kita tegaskan kembali komitmen kita terhadap pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Mari kita berjuang untuk melindungi lautan kita, mendukung masyarakat kita, dan mengamankan masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan bagi semua. Bersama-sama, kita dapat mencapai target SDG 14 dan memastikan bahwa kehidupan di bawah air terus diperjuangkan,” pungkas Nyoman.

Ketua panitia simposium, Prof. Mukti Zainuddin mengatakan, kegiatan bertema “Exploring The Main Problems anf Effective Solutions in The Marine and Fisheries Sector toward The Achievement of SDG 14 (life below water)” tersebut bertujuan menyediakan forum ilmiah bagi ilmuwan kelautan dan perikanan maupun ilmuwan yang terkait kemaritiman.

Sementara itu Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa dalam kesempatan tersebut menuturkan pentingnya peran akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam mencari solusi atas permasalahan kelautan dan perikanan. Ia berharap melalui simposium ini, dapat mengidentifikasi masalah utama di sektor kelautan dan perikanan serta menemukan solusi efektif untuk mendukung pencapaian SDGs 14.

Ia mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang bertukar informasi dan pengetahuan, tetapi juga menjadi platform untuk membangun jaringan kerja yang kuat antara berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian laut dan perikanan.

"Harapannya, hasil dari simposium ini akan dapat segera diimplementasikan untuk mewujudkan laut yang sehat dan perikanan yang berkelanjutan,” kata Jamaluddin.

Menurutnya, Simposium Nasional XI dan Internasional VII itu menandai langkah penting dalam upaya kolektif untuk mengatasi tantangan di sektor kelautan dan perikanan. Melalui diskusi yang mendalam dan solusi yang inovatif, diharapkan sektor ini akan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak partisipasi multi stakeholder di tingkat global, untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini guna mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan SDGs-14. 

“Ekosistem perairan yang sehat, akan berkontribusi dalam menahan laju perubahan iklim yang menjadi persoalan global saat ini,” ujarnya pada Dialog G20 Global Blended Finance Alliance membahas Sustainable Freshwater and Ocean Wealth, yang menerupakan side event World Water Forum (WWF), Mei lalu, di Bali.

HUMAS BPPSDM