SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.067/SJ.5/III/2024

YOGYAKARTA, (6/3) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membeberkan program-program prioritas ekonomi biru yang sedang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan di hadapan ratusan civitas akademik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (6/3/2024).

Pelaksanaan program ekonomi biru ini salah satunya untuk menghadirkan data kelautan dan perikanan yang kredibel di masa depan, termasuk data geospasial ekosistem karbon biru di kawasan konservasi, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

"Jadi ke depan informasi geospasial bener-bener bisa kita tampilkan. Dengan peluncuran satelit, lalu drone yang beroperasi, lalu kapal yang selalu aktif memonitor di wilayah konservasi, ada kejadian apa, ini ke depan akan tercatat dengan baik," ungkap Menteri Trenggono saat memberikan kuliah umum membahas pentingnya informasi geospasial ekosistem karbon biru pada kawasan konservasi, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam strategi mencapai ekonomi biru di Indonesia.

Penyediaan informasi geospasial diakuinya mempunyai peran penting dalam menyusun rencana aksi perluasan kawasan konservasi laut yang ditargetkan mencapai 97,5 juta hektare di tahun 2045. Selain itu, untuk mengukur potensi penyerapan karbon sebesar 188 juta tCO2eq/tahun, serta mengidentifikasi populasi jenis ikan di setiap zona perikanan laut.

Untuk itu, Menteri Trenggono menyambut baik keterlibatan perguruan tinggi termasuk UGM bersama lembaga pemerintah dalam upaya menghadirkan informasi geospasial kawasan konservasi, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang komprehensif.

"Pemetaan seluruh wilayah laut Indonesia sangat penting. Kemudian dengan sistem monitoring yang optimal kita bisa mengetahui secara cepat apapun yang terjadi di laut dan terhadap ekosistem-ekosistemnya. Dan Insya Allah atas dukungan dari UGM, kita bisa lakukan pemetaan dengan baik," bebernya. 

Program ekonomi biru KKP sendiri terdiri dari lima cakupan, yaitu perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

"Sektor kelautan dan perikanan saat ini kami tata dengan sangat serius, di mana menempatkan ekologi sebagai panglima. Melalui program kerja ekonomi biru ini, pemanfaatan sumber daya alam perikanan tidak hanya untuk kepentingan ekologi, tapi bagaimana ekosistem tetap terjaga," pungkasnya.

Sementara itu, Rektor UGM Prof. Ova Emilia mengakui besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Sektor ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi hingga menjawab persoalan perubahan iklim.

Untuk itu, pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan program-program kerja berbasis ekonomi biru, salah satunya melalui kegiatan riset dan pemetaan bersama. 

"Kami siap berkolaborasi dengan KKP, yang sejauh ini telah terjalin sangat baik. Salah satu kegiatan kolaboratif yang berlangsung adalah pemetaan ekosistem karbon biru lamun di Indonesia, yang merupakan kerjasama lintas sektor. Saya juga percaya hasil penelitian yang dilakukan akan berkontribusi signifkan dalam mendukung pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru untuk keberlanjutan," ujarnya.

Selain mengisi kuliah umum, Menteri Trenggono turut menyaksikan penandatangan sejumlah perjanjian kerja sama antara unit kerja KKP dengan UGM. Kerja sama tersebut di antaranya tentang pengelolaan dan penyusunan informasi geospasial tematik ekosistem kawasan konservasi, pesisir dan pulau-pulau Kecil.

Kemudian mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian, dukungan pembentukan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut.

Serta perjanjian kerja sama lima pihak (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Universitas Gadjah Mada, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial dan Universitas Hasanuddin) tentang Kegiatan “National Seagrass Mapping Framework Development and Implementation Project In Indonesia”.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI