BOGOR (18/11) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mengadakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) jabatan fungsional tertentu (JFT) lingkup perencanaan dan penganggaran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) lingkup DJPT.

Menurut Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Yuliadi, bimtek yang digelar selama tiga hari ini merupakan amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional (2020-2024) sub sektor perikanan tangkap. Selain untuk menggenjot kemampuan ASN, ajang ini juga bertujuan untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan pertukaran informasi dalam memperkuat dan memajukan pembangunan perikanan tangkap.

“Semakin tingginya tantangan pengelolaan kebijakan di masa mendatang, menuntut keberadaan ASN memiliki keahlian maupun keterampilan. Selain itu birokrasi yang kurang efisien, utamanya dalam hal pengambilan keputusan maupun pencapaian kinerja, menjadi latar belakang kuat lainnya mengapa dilakukan proses penyetaraan jabatan administrasi ASN ke dalam jabatan fungsional.” ungkapnya.

KKP merupakan salah satu Kementerian yang telah melakukan transformasi jabatan eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional. Melalui proses alih jabatan fungsional ASN ini, diharapkan DJPT KKP mampu menciptakan ritme yang selaras antara fungsi pemerintahan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat.

"Bimtek ini juga diharapkan dapat menjadi solusi dari tantangan yang ada. Di lingkup perencanaan dan penganggaran, terdapat 3 jabatan fungsional tertentu yang memiliki relevansi terhadap peningkatan kinerja ASN, yakni jabatan fungsional perencana (JFP), jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) dan jabatan fungsional analis anggaran," imbuh Yuliadi.

Dalam arahannya, ia menekankan ada beberapa pemahaman tentang pentingnya proses perencanaan dalam pembangunan. Diantaranya proses perencanaan kegiatan dan anggaran yang selama ini disusun, sebenarnya merupakan bagian kecil dari proses pengelolaan kinerja yang sangat besar. Selain itu perencanaan juga harus diposisikan sebagai gerbang utama untuk mencapai tujuan pembangunan.

lebih lanjut, Yuliadi menjabarkan proses perencanaan tersebut harus memiliki pencapaian tujuan bersifat multistakeholder. Pelibatan berbagai stakeholder diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di dalamnya, maupun juga digunakan sebagai strategi untuk mengeleminasi keterbatasan sumberdaya.

"Yang terakhir yaitu pencapaian berbagai IKU DJPT adalah tanggung jawab kita semua, seluruh unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap, baik di kantor pusat, UPT maupun satker Dekonsentrasi. Pada tingkat IKU, Kegiatan, sampai Output, kami di kantor pusat telah menyusun simpul keterkaitan dalam hal pencapaian kinerjanya," paparnya.

Adapun materi yang disampaikan dalam bimtek ini antara lain substansi, ruang lingkup kegiatan dan penilaian angka kredit JFP, JFAK dan analis anggaran, rambu-rambu pelaksanaan reviu dan evaluasi dalam mendukung implementasi redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Kegiatan ini juga melibatkan narasumber dari Pusbindiklatren Bappenas, Biro Perencanaan KKP, Sekretariat Ditjen Anggaran – Kemenkeu, Kepala Pusaka LAN, Kepala Biro Hukum KKP, Inspektorat Jenderal KKP, dan Direkorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman – Ditjen Anggaran.