YOGYAKARTA (16/6) Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar konsultasi publik penyusunan harvest strategy perikanan kakap dan kerapu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713 yang meliputi Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Bali, dan Laut Flores. Inisiasi ini telah dimulai sejak 2019 dan secara interim telah ditetapkan pada 2020.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ridwan Mulyana mengatakan perikanan kakap dan kerapu memiliki nilai ekonomi tinggi. Nilai bisnisnya mencapai 1,3 miliar dolar Amerika yang melibatkan lebih dari 10.000 unit kapal perikanan dan lebih dari 200 perusahaan di Indonesia. Tiap tahunnya, Indonesia menerima lebih dari 500 juta dolar Amerika setiap tahun hanya dari sektor perikanan ini.

“Dengan nilai investasi sebesar ini, pengelolaan perikanan kakap dan kerapu secara khusus mutlak diperlukan. Sejalan dengan rencana pengelolaannya yang telah ditetapkan melalui Kepmen KP Nomor 123 tahun 2021. Penetapan ini tidak saja secara politis memberikan perhatian dan dukungan yang besar, namun lebih besar lagi mengelola target perikanan ini dengan lebih serius,” paparnya.

Menurut Koordinator Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan Fery Sutyawan Harvest Strategy menyediakan informasi yang lebih rinci dari penjabaran rencana pengelolaan perikanan dan menjadi dasar dari siklus pengelolaan adaptif.

“Harvest Strategy ini memperkenalkan pembatasan ukuran minimum batas ikan kakap dan kerapu yang boleh ditangkap dan memberikan panduan ketika Spawning Potential Ratio (perkiraan jumlah ikan yang tersisa di laut) berada di bawah 20 persen khusus untuk WPPNRI-713,” ungkapnya dalam konsultasi publik tersebut.

Konsultasi publik ini memperoleh dukungan dan tanggapan yang membangun dari komunitas perikanan guna penyempurnaan dokumen. Beberapa masukan penting yang dapat dicatat adalah bagaimana penerapannya dilakukan, terutama pengurangan upaya penangkapan dan implikasinya bagi nelayan kecil.

Penyusunan  Harvest Strategy  juga didukung oleh kegiatan USAID Supporting Nature and People–Partnership for Enduring Resources (USAID SNAPPER) melalui Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Hadir pula dalam kegiatan ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, akademisi, asosiasi perikanan, perusahaan dan komunitas perikanan di WPPNRI-713.

Keterlibatan nelayan dan pelaku perikanan dalam pendataan perikanan akan memastikan dukungan dari sektor perikanan untuk penerapan aturan main bagi pengelolaan perikanan,” ujar Glaudy Perdanahardja, Senior Technical Manager, Program Konservasi Perikanan YKAN.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kakap dan kerapu merupakan salah satu komoditas ekspor yang memiliki nilai ekonomis penting. Pengelolaan dan aktivitas penangkapannya juga banyak melibatkan nelayan kecil.