Detail Galeri

FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN LINGKUP DITJEN PDSPKP

Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

 

Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public dengan melakukan evaluasi dan perbaikan standar pelayanan Direktorat Jenderal PDSPKP dengan melibatkan instansi terkait, LSM/Asosiasi, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Media Massa dan para pelaku usaha pengolahan, pemasaran, dan logistik produk kelautan dan perikanan.

 

Direktorat Jenderal PDSPKP mengampu 10 (sepuluh) layanan publik, terdiri dari pelayanan jasa publik dan pelayanan administrative

  • Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan yang dilakukan oleh BBP3KP.
  • Pelayanan penggunaan peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Direktorat Logistik.
    Penggunaan peralatan budidaya yang dilakukan oleh BBP3KP.
  • Pemeriksaan/pengujian laboratorium terkait pelayanan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan yang dilakukan oleh BBP3KP.
  • Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan, yang dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi.
  • Perizinan Berusaha Subsektor Pemasaran Ikan, yang dilakukan oleh Direktorat Pemasaran.
  • Surat Izin Usaha Pasca Panen Penangkapan Ikan, yang dilakukan oleh Direktorat Logistik.
  • Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang dilakukan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.
  • Penerbitan Sertifikat Kesesuaian, yang dilakukan oleh BBP3KP
  • Penerbitan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh BBP3KP.

 

 

Foto (Humas PDS)

Semua Foto Kegiatan
Logo Logo
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3519070 EXT. 7433 – Fax. (021) 3864293

Email: humas.kkp@kkp.go.id

Call Center KKP: 141

Media Sosial

Pengunjung

1 2
© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia