DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pencairan dana bagi Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah di Indonesia. DIPA 2024 adalah dokumen resmi yang memuat alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan K/L selama tahun anggaran 2024, sesuai dengan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN.
Fungsi DIPA sebagai dasar hukum bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan anggaran yang telah dialokasikan. Tanpa DIPA, anggaran tidak dapat dicairkan oleh bendahara negara. Sedangkan tujuan DIPA untuk menjamin bahwa alokasi anggaran yang sudah direncanakan dalam RKAKL dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
RKAKL merupakan dokumen perencanaan anggaran yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah Indonesia untuk satu tahun anggaran. RKAKL 2024 yaitu dokumen perencanaan anggaran untuk tahun 2024, yang disusun sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tujuan RKAKL:
1. Mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah.
3. Memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zadlman Jakarta Tahun 2020-2024 yang telah diselaraskan dengan Renstra DJPT, KKP untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan setiap tahunnya. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis juga menyusun kegiatan dan anggaran selama setahun sesuai dengan besarnya pagu anggaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jendeml Perikanan Tangkap, Kemerterian Kelautan dan Perikanan.
Sejalan dengan sistem penganggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penganggaran berbasis kinerja, maka semua kegiatan yang direncanakan didalam Rencana Kerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta harus dapat dipertanggung jawabkan secara tepat, jelas dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target-targetnya.
Selain itu, dalam mendukung terwujudnya good govenance dalam penyelenqgaraan negara, pengelolaan keuangan negara
perlu diselenggarakan secara pofesional, terbuka dan bertanggung jawab. Untuk itu pengelolaan keuangan negara harus menerapkan kaidah-kaidah yang baik yaitu 1) akuntabilitas berorientasi pada hasil,2) profesionalitas, 3) proposionalitas, 4) keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan 5) pemeriksaan keuangan oleh badan pemerika yang bebas dan mandiri.
Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2020-2024 (perubahan) sebagai pedoman perencanaan bagi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dalam menyusun rencana kerja program dan kegiatan tahunan dalam pembangunan perikanan tangkap selama lima tahun yang berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.