SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP. 1224/SJ.5/XII/2021

JAKARTA (21/12) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih penghargaan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada 24 November 2021 lalu. Penghargaan tersebut diberikan berkat peran aktif KKP dalam melaksanakan program dan kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Untuk mendukung pencapaian target TPB/SDGs tersebut, KKP melakukan beberapa program di antaranya meningkatkan luas kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan, meningkatkan akses pendanaan stakeholders kelautan dan perikanan, memberikan perlindungan nelayan melalui asuransi nelayan, menyusun kebijakan penataan ruang laut nasional seperti Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, serta berkontribusi dalam penurunan jumlah sampah ke laut.

Terkait dengan penghargaan yang diterima KKP, Sekretaris Jenderal Antam Novambar berterima kasih, dan menegaskan bahwa KKP akan terus melakukan upaya-upaya percepatan pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dari sektor kelautan dan perikanan, terutama Goal ke-14 Life Below Water.

"Kami berterima kasih atas penghargaan ini, KKP akan terus melakukan upaya-upaya percepatan pencapaian target TPB/SDGs, caranya dengan terus berkoordinasi dengan Bappenas, Kemenko Marinves serta pihak-pihak yang terlibat," ujar Antam.

Selain itu, Antam juga menyampaikan dalam jangka menengah KKP akan menerapkan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru sesuai dengan tuntutan pembangunan masa depan.

"Implementasi dari ekonomi biru itu telah dituangkan dalam program-program prioritas yang senantiasa disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono," jelas Antam.

Sebagaimana diketahui, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan.

TPB/SDGs ini berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut 'No One Left Behind'.

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI