SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.273/SJ.5/IV/2022

JAKARTA (16/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat dalam penanganan stunting atau gizi buruk di Banten. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) ditemukan angka prevalensi stunting di Provinsi Banten tahun 2019 sebesar 24,1 persen.

"Angka ini meningkat menjadi 24,5 persen tahun 2021, permasalahan gizi ini tentunya berpotensi menurunkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti di Jakarta, Sabtu (16/4/2022).

Artati menegaskan, jajarannya segera melakukan intervensi penanganan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Total 1.000 paket Gemarikan berupa ikan segar yang terdiri dari ikan bandeng, ikan nila dan ikan bawal, didistribusikan di wilayah paling barat di Pulau Jawa ini.

Dikatakannya, melalui Gemarikan, Artati mengajak masyarakat untuk tak pusing memerangi stunting. Menurutnya, kandungan omega 3 di dalam ikan mampu menjadi senjata ampuh untuk melawan stunting.

"Ikan yang kita bagikan diperoleh dari pembudidaya setempat, karena kita ingin mengingatkan bahwa di sekitar kita, ada pangan yang mampu jadi senjata lawan stunting, yakni ikan," terangnya.

Sementara Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama KKP, Innes Rahmania memastikan kegiatan Gemarikan di Banten berlangsung selama 2 hari. Terhitung sejak 13-14 April, KKP bersama Komisi IV DPR serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten membagikan paket untuk masyarakat Kota Serang dan Cilegon.

"Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam mengajak masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan sekaligus menyerap produk perikanan yang dihasilkan oleh pembudidaya di daerah setempat, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," terang Innes.

Sebagai informasi, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia memaparkan pada tahun 2021, anak balita yang mengalami kekurangan gizi (wasted) sebanyak 7,1 persen, kurus (underweight) 17 persen, dan pertumbuhan stunting/kerdil 24,4 persen.

Paket Gemarikan diserahkan secara simbolis di Aula Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu. Acara dilakukan secara singkat, mengacu pada protokol kesehatan dengan rangkaian kegiatan penyerahan paket Gemarikan berisi ikan segar secara simbolis kepada 10 orang wakil penerima dan sambutan singkat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Pejabat Fungsional KKP dan arahan singkat dari Tenaga Ahli DPR mewakili Anggota Komisi IV DPR.

Kepala PPN Karangantu, Asep Saepulloh mengucapkan terima kasih atas sinergi Ditjen PDSPKP dan dukungan Pemda Banten sehingga Safari Gemarikan dapat dilaksanakan setiap tahun di Serang. Hal serupa juga diutarakan perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, yang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian KKP dan Komisi IV DPR pada warga Banten dalam mengatasi masalah stunting dan gizi buruk.

Adapun Anggota Komisi IV DPR, Hj. Nuraeni, S.Sos., M.Si., mengajak masyarakat Banten untuk meningkatkan konsumsi ikan. Makan ikan tidak mengenal usia dan jenis kelamin. Ikan juga sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak dan manula. "Mari jadikan makan ikan sebagai gaya hidup (lifestyle) kita sehari-hari," ujar Hj. Nuraeni bersemangat.

"Semoga kerja sama dan sinergi yang sudah terjalin dengan baik antara KKP dan Komisi IV DPR dapat terus berlanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Banten untuk mengonsumsi ikan dan meningkatkan kesejahteraan mereka," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak masyarakat, termasuk anak-anak untuk memperbanyak konsumsi ikan guna memenuhi gizi setiap harinya.

"Biar sekolahnya makin pintar, harus makan ikan. Bilang ya sama orang tuanya agar masak ikan. Agar sehat. Agar pintar," pesan Menteri Trenggono saat menyerahkan paket bantuan untuk Sekolah Dasar Negeri SDN 01 Ngablak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

HUMAS DITJEN PDSPKP