SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.846/SJ.5/VIII/2021

JAKARTA (20/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengikuti pertemuan APEC Ocean and Fisheries Working Group (OFWG) ke-17 yang berlangsung secara daring pada 17 hingga 18 Agustus 2021. Pada kesempatan tersebut anggota ekonomi APEC, termasuk Indonesia, melaporkan perkembangan usulan-usulan proyek serta implementasi APEC Roadmap on Combatting IUU Fishing dan APEC Roadmap on Marine Debris.

Sekretariat APEC dalam laporannya menyampaikan bahwa dua proyek Indonesia yaitu ‘Determining micro-plastic distribution in coastal aquaculture systems and developing its mitigation plan towards seafood safety’ yang disusun oleh Pusat Riset Perikanan BRSDM, telah disahkan sebagai salah satu outcome APEC Project Session 1 tahun 2021. Sedangkan “Capacity Building on Vessel Innovation to Combat Marine Debris’ yang disusun oleh Pusat Riset Kelautan BRSDM juga telah disahkan sebagai salah satu outcome APEC Project Session 2 tahun 2021.

“Ini kabar gembira, karena dua pengembangan proyek yang dikerjakan Indonesia terkait mitigasi mikroplastik untuk keamanan pangan laut dan penanggulangan sampah laut diterima dalam forum APEC. Luaran dan hasil proyek diharapkan dapat memperkuat pengambilan kebijakan keamanan pangan laut dan tindakan pembersihan sampah laut yang hemat biaya, dan mendukung perlindungan lingkungan laut,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam keterangan resminya, Jumat (20/8/2021).

Kedua proyek usulan Indonesia mendapatkan sorotan khusus oleh delegasi Amerika Serikat, dimana negara tersebut adalah lead economy dalam penyusunan APEC Roadmap on Marine Debris. Mengingat proyek tersebut merupakan bentuk implementasi konkrit dari empat tujuan utama Roadmap on Marine Debris, yaitu ‘Fostering research and innovation for the development and refinement of new methodologies and solutions for monitoring, preventing, and reducing marine debris’.

Indonesia sendiri saat ini sedang mengembangkan teknologi dan inovasi baru seperti prototipe pengelolaan sampah plastik; jaring penangkap sampah; perahu bertenaga surya; mesin sortasi; mesin pemotong; serta kapal yang membawa sampah laut, pengumpul dan insinerator. Indonesia juga sedang mengembangkan pendekatan untuk mengubah sampah plastik menjadi sumber energi alternatif.

Selain itu Indonesia sudah mulai mengembangkan plastik ramah lingkungan berbahan dasar rumput laut atau bioplastik. Saat ini Indonesia sedang mengembangkan teknologi marine debris drifter bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya seperti World Bank dan Pemerintah Prancis dalam memonitor dan memodelkan sirkulasi marine debris di perairan Indonesia dan mengembangkan kerja sama global di seluruh dunia.

Sementara itu, Chile selaku Lead Shepherd APEC OFWG tahun 2021 mengusulkan isu ‘sustainable aquaculture and small-scale fisheries’ sebagai prioritas baru di forum APEC OFWG, dengan target mulai dikembangkannya Roadmap on Small-Scale Fisheries and Aquaculture ditahun 2022. Thailand sebagai the next host economy untuk tahun 2022 juga telah menyampaikan dukungannya untuk terus menyuarakan dan membahas isu ini.

Indonesia menyampaikan dukungan untuk proposal ini, dikarenakan selaras dengan program terobosan KKP 2021-2024 serta kondisi perikanan Indonesia yang didominasi oleh perikanan skala kecil.

“Indonesia menyarankan agar forum APEC mulai membahas dan mengembangkan voluntary guidelines on small-scale aquaculture (SSA) mengingat publikasi resmi Badan Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) bahwa SSA belum dikembangkan meskipun 70-80 persen pelaku perikanan budidaya dunia adalah skala kecil,” ucap Kepala Biro Humas dan KLN KKP Agung Tri Prasetyo yang bertindak selaku Ketua Delegasi dalam intervensi Indonesia yang disampaikan secara daring dari Raiser Ikan Hias Cibinong, Selasa (17/8/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia yang diwakili Alternate Ketua Delegasi Sitti Hamdiyah yang juga Koordinator Kerja Sama Regional dan Multilateral KKP, turut melaporkan perkembangan kebijakan serta praktik terbaik (best practices) pemberantasan IUU Fishing dan penanganan marine debris yang selaras dengan tujuan yang telah disepakati dalam dua APEC Roadmap tersebut.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam memerangi IUU Fishing antara lain ratifikasi dan implementasi konvensi FAO yaitu Port State Measures Agreement (PSMA), Public-Private Engagement, dan melaksanakan program dan kegiatan Capacity Building untuk Monitoring, Controlling and Surveillance dalam rangka pemberantasan IUU fishing.

Pertemuan sendiri dipimpin oleh Lead Shepherd OFWG, Ms. Alicia Gallardo, Undersecretary of Fisheries and Aquaculture, Chile, dan diikuti oleh 18 (delapan belas) anggota ekonomi APEC (Australia, Kanada, Chile, Tiongkok, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam).

Pertemuan tersebut juga menghadirkan narasumber tamu dari Global Ghost Gear Initiative, FAO, TNC Tiongkok, dan Stanford Centre for Ocean Solution.

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI