SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.109/SJ.5/II/2022

BELAWAN (22/2) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakselerasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan menjadi pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port). Pengembangan pelabuhan perikanan ini dilakukan untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menjelaskan pembangunan eco fishing port di PPS Belawan dilaksanakan menggunakan mekanisme pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) yang difasilitasi the Agence Française de Développement (AFD).

“Survei kelayakan dan kunjungan lapangan telah dilakukan. Januari lalu telah dilaksanakan pula appraisal mission proyek eco fishing port dan saat ini dalam proses penyusunan loan agremeent. Semoga dapat segera ditandatangani dan proses pembangunan dapat dilakukan akhir tahun,” ujarnya saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI reses masa persidangan III di PPS Belawan, kemarin (21/2/2022).

Dengan konsep eco fishing port, fasilitas di pelabuhan perikanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan. Selain itu juga menerapkan standar ketertelusuran hasil tangkapan ikan, dan mutu guna menunjang kelancaran ekspor.

Sementara itu, Kepala PPS Belawan Henry M. Batubara menyampaikan banjir air rob akibat laut pasang menjadi kendala yang rutin dialami di pelabuhan perikanan. Selain itu juga belum optimalnya fasilitas yang ada saat ini, seperti jalan dan dermaga.

PPS Belawan saat ini menggunakan sebagian lahan PT Perikanan Indonesia (Perindo), namun nantinya akan membuka lahan baru dengan dukungan AFD. Dengan pengembangan ini, ke depannya PPS Belawan dapat menampung lebih banyak kapal perikanan yang beroperasi di WPP 571 (perairan Selat Malaka).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyampaikan dukungannya kepada program pengembangan pelabuhan perikanan yang dilakukan KKP. Ia juga meminta agar pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha dapat terus ditingkatkan, termasuk pengelolaan lahan dengan PT Perindo.

“Harus segera diselesaikan, kita akan bahas dalam rapat kerja di pusat nantinya agar mendukung pula program peningkatan kesejahteraan nelayan lainnya. Terima kasih juga untuk masukan dan aspirasi para nelayan, kita tampung dan akan ditindak lanjuti,” katanya.

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Utara, Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion-Belawan, dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Adapun kendala yang dikeluhkan nelayan di antaranya pungutan hasil perikanan yang dianggap terlalu tinggi, biaya tambat labuh, PBB sektor lainnya (subsektor perikanan tangkap), hingga dampak regulasi penangkapan ikan terukur yang saat ini dalam tahap pembahasan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan pelabuhan perikanan menjadi salah satu program prioritas KKP untuk mendukung terwujudnya penangkapan ikan terukur. Kebijakan penangkapan ikan terukur akan memberikan multiplier effect bagi pembangunan nasional serta mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder dari penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan dan industri perikanan.

HUMAS DITJEN PERIKANAN TANGKAP