SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.215/SJ.5/VI/2024

AMBON, (19/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta para mitra mendorong Provinsi Maluku sebagai pusat distribusi daerah perikanan. Hal ini dilatarbelakangi letak geografis Maluku yang menawarkan keunggulan logistik, karena terletak di tengah-tengah daerah penangkapan ikan utama dan pasar regional, sehingga kawasan ini berfungsi sebagai pusat distribusi perikanan yang ideal. Lokasi ini memiliki akses yang efisien ke pasar domestik dan internasional, sehingga mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi logistik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) KKP I Nyoman Radiarta saat menyampaikan keynote speech “Leveraging Maluku as The Hub for Regional Distribution for Fisheries” secara daring pada kegiatan Coaching Clinic and Business Matching Penguatan Kapasitas Perikanan Berkelanjutan, di Ambon, Maluku, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Kami bersama di sini untuk mengeksplorasi kepentingan strategis Maluku di sektor perikanan, mengetahui kegiatan terkini, dan mengenali peluang pertumbuhan. Tujuan utama kami adalah menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah Maluku menjadi pusat distribusi perikanan regional yang terkemuka. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional secara signifikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal,” ujar Nyoman.

Menurutnya, saat ini, Maluku aktif terlibat dalam perikanan, menangkap spesies penting seperti tuna dan gurita. Tingkat produksinya saat ini cukup menjanjikan, didukung oleh data ekspor yang substansial yang mencerminkan landasan kokoh yang telah dibangun. Namun demikian, masih terdapat potensi besar yang belum dikelola untuk dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Sumber daya laut yang belum dimanfaatkan di Maluku memberikan peluang besar untuk meningkatkan produksi dan ekspor. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, kita dapat meningkatkan dampak ekonomi pada tingkat lokal dan nasional. Potensi pertumbuhannya sangat besar, dan dengan strategi yang tepat, kita dapat memanfaatkan potensi ini untuk memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutur Nyoman.

Untuk mendukung pertumbuhan ini, KKP fokus pada peningkatan dan pengembangan infrastruktur, termasuk pelabuhan dan fasilitas pengolahan. Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan komponen kunci dari strategi ini. SKPT ini dirancang untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi dan memastikan distribusi yang efisien.

Menurutnya, KKP telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk mendukung sektor perikanan. Hal ini mencakup kebijakan yang bertujuan untuk mendorong praktik penangkapan ikan berkelanjutan dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Pekan lalu, KKP telah meluncurkan Pemodelan Kerjasama Usaha Hulu-Hilir Perikanan Tangkap, serta program prioritas penangkapan ikan terukur berbasis kuota di Tual, Maluku. 

“Keberlanjutan adalah inti dari strategi kami. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa praktik penangkapan ikan kami tidak menguras sumber daya laut dan memberikan kontribusi positif terhadap ekosistem dan masyarakat lokal. Praktik berkelanjutan sangat penting bagi kelangsungan industri perikanan kita dalam jangka panjang,” tuturnya.

Namun demikian terdapat tantangan-tantangan, seperti kesenjangan infrastruktur dan masalah akses pasar. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan upaya terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Dengan bekerja sama, kita dapat menemukan solusi efektif dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Kerja sama tersebut juga perlu melibatkan mitra internasional, seperti Jepang, antara lain melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), The Ocean Policy Research Institute (OPRI) of The Sasakawa Peace Foundation, dan Japan Enterprises, yang dapat memberikan pengetahuan berharga, akses pasar, dan dukungan terhadap praktik berkelanjutan. Dengan memanfaatkan keahlian global, pihaknya optimis dapat memajukan sektor perikanan secara signifikan.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara BPPSDM, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, dan OPRI tentang pengembangan perikanan dan ekonomi biru berkelanjutan di Indonesia. Penandatanganan LoI dilakukan oleh Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta (diwakili secara simbolis oleh Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati), Dekan FPIK Unpatti Yoisye Lopulalan, dan Presiden OPRI Hide Sakaguchi.

Nyoman melanjutkan, manfaat ekonomi dari pengembangan Maluku sebagai pusat perikanan sangatlah besar. Pembangunan ini akan meningkatkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dampak ekonomi yang diproyeksikan mencakup peningkatan pendapatan nelayan, pendapatan ekspor yang lebih tinggi, dan peningkatan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.

“Oleh karena itu, pelibatan masyarakat lokal sangat penting untuk keberhasilan inisiatif kami. Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa manfaat pembangunan ini dapat dirasakan secara luas dan inisiatif-inisiatif tersebut berkelanjutan dalam jangka panjang. Program pelibatan masyarakat akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab di kalangan warga setempat,” ungkapnya.

Karena itu, investasi Sumber Daya Manusia (SDM) sangatlah penting, sebagaimana yang dilakukan BPPSDM melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Di Ambon, BPPSDM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru, Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Kampus Maluku, serta Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon. UPT-UPT tersebut memiliki kompetensi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Kapasitas SDM ditingkatkan dengan baik untuk memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri perikanan modern.

Sebagai rangkaian acara pada kegiatan Penguatan Kapasitas Perikanan Berkelanjutan ini dilakukan juga kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara dan BPPP Ambon. Di BPPP Ambon dilakukan peninjauan sarana prasarana peningkatan kapasitas SDM, seperti kawasan percontohan budidaya lobster air laut (lobster mutiara), unit gerai ikan dan pengolahan ikan untuk melihat proses aklimatisasi ikan nila air tawar menjadi air laut dan proses loin ikan tuna, kawasan eduwisata bahari dan Smart Fisheries Village UPT, serta kapal latih Bawal Putih III.

“Visi kita bersama untuk Maluku sudah jelas. Kami bertujuan untuk menjadikannya sebagai pusat perikanan terkemuka, dengan infrastruktur yang kuat, praktik berkelanjutan, dan perekonomian yang berkembang. Tujuan jangka panjangnya mencakup mencapai pertumbuhan produksi yang signifikan, meningkatkan akses pasar, dan memastikan kelestarian lingkungan,” ujar Nyoman.

“Untuk mewujudkan visi tersebut tentunya memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan. Saya mendorong Anda masing-masing untuk berkontribusi pada inisiatif ini, baik melalui investasi, inovasi, atau dukungan komunitas. Bersama-sama, kita dapat menjadikan Maluku sebagai mercusuar produksi perikanan berkelanjutan dan pusat perekonomian penting bagi Indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir pada kegiatan ini antara lain Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Kemlu Mohammad K. Koba; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Anton A. Lailossa; Kepala Kantor Representatif Bank Indonesia di Maluku Rawindra Ardiansah; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan Kota Ambon; Kepala BPPP Ambon Abu Bakar; Kedutaan Jepang untuk RI; Consul General Australia di Makassar; SUPM Waiheru, dan Politeknik AUP Kampus Maluku beserta para peserta didiknya, dan juga para pimpinan perusahaan perikanan di Maluku.

HUMAS BPPSDM