© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

KKP Gandeng Pemkab Kebumen Bangun Shrimp Estate Pertama di Indonesia

Kamis, 12 Agustus 2021


SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.822/SJ.5/VIII/2021

 

JAKARTA (12/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen untuk pengembangan kawasan budidaya udang terintegrasi (shrimp estate) di wilayah tersebut. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pengembangan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (12/8/2021).

 

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP, Tb Haeru Rahayu dengan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto dan disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

 

“Dengan adanya satu bentuk model ini (shrimp estate) ke depannya pembangunan kawasan budidaya udang dapat dikelola secara modern dan baik, lalu ada satu standar kualiatas seperti instalasi, kualitas air, kualitas kawasan pesisirnya, di depannya (lokasi shrimp estate) harus penuh dengan hutan mangrove juga agar tidak terjadi abrasi,” ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya.

 

Perjanjian kerja sama antara KKP dan Kabupaten Kebumen terkait pengembangan shrimp estate ini merupakan yang pertama di Indonesia. Langkah ini merupakan implementasi dari salah satu program prioritas KKP, yakni pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekspor didukung riset kelautan dan perikanan, yang sejalan dengan target peningkatan nilai ekspor udang nasional sebesar 250 persen pada 2024.

 

"Saya meyakini jika model ini berhasil, maka dapat dikembangkan di wilayah lain menggunakan model yang sama dengan pengembangan potensi budidaya di masing-masing wilayah. Harus jadi inspirasi bahwa pembangunan bisa dihasilkan dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah seperti ini. Terlebih di pesisir nantinya kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir," Menteri Trenggono menambahkan.

 

Kabupaten Kebumen memiliki potensi untuk pengembangan budidaya udang vaname melalui skema kawasan budidaya tambak udang terintegrasi. Harapannya melalui kerja sama ini, Kabupaten Kebumen menjadi pelopor budidaya udang yang modern di Indonesia dengan hasil produktivitas dan kualitas yang tinggi, karena adanya campur tangan teknologi dan perencanaan bisnis yang matang dalam pelaksanaannya.

 

Shrimp estate sendiri merupakan skema budidaya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan. Proses produksinya pun didukung oleh teknologi agar hasil panen lebih optimal, mencegah penyakit, serta lebih ramah lingkungan yang sesuai dengan konsep budidaya terintegrasi yakni dengan pendekatan konsep hulu-hilir, korporasi perikanan budidaya berbasis kawasan dan zero waste, hilirisasi produk perikanan budidaya, akuakultur modern 4.0, serta pengelolaan kawasan budidaya tambak udang secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh unsur, baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

 

Setelah adanya penandatanganan perjanjian kerja sama pengembangan shrimp estate di Kebumen ini, ground breaking rencananya dilakukan pada Desember 2021.

 

"Ini menjadi suatu kebanggaan bagi Kabupaten Kebumen. Kami akan berkomitmen dalam pembangunan shrimp estate ini sehingga dapat bermanfaat bagi masyatakat," ucap Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

 

Sebagai informasi, Indonesia selama kurun waktu 2015-2020 berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia sebesar 6,9%. Indonesia pada tahun 2019 berada di urutan kelima eksportir udang dunia dan di tahun 2020 total volume udang Indonesia di pasar dunia sebesar 7,15%.

 

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Sumber:

KKP WEB

Accessible Control
cursor Bigger Cursor
brightness Brightness
contrast Contrast
monochrome Grayscale
revert Undo Changes
Logo Logo
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3519070 EXT. 7433 – Fax. (021) 3864293

Email: humas.kkp@kkp.go.id

Call Center KKP: 141

Media Sosial

Pengunjung

1 2
© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia