SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP. 966/SJ.5/IX/2021

JAKARTA (27/9) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Program Prioritas KKP periode 2021-2024 bersama anggota Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (27/9/2021). FGD digelar dalam rangka menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam rapat kerja (raker) antara KKP dan Komisi IV yang berlangsung pekan sebelumnya.

"Bahwa kita perlu mengadakan FGD untuk membahas program-program prioritas KKP untuk mendapatkan masukan dari Komisi IV DPR. Pada kesempatan FGD ini kami menyampaikan tiga Program Prioritas KKP yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2024, yang tentunya butuh dukungan dari Komisi IV DPR," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka FGD.

Tiga program prioritas KKP sampai tiga tahun mendatang meliputi penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur di setiap WPPNRI untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudian pengembangan budidaya perikanan untuk peningkatan ekspor yang didukung hasil riset kelautan dan perikanan. Terdapat empat komoditas unggulan di pasar global yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut. Serta program prioritas pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal di perairan tawar, payau dan laut untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga keberlanjutan ikan-ikan lokal khususnya yang bernilai ekonomi tinggi.

"Disamping tiga program prioritas tersebut, kami juga menyampaikan pengembangan usaha pergaraman untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam rakyat serta kesejahteraan petambak garam rakyat," urai Menteri Trenggono.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPR Sudin mengapresiasi langkah KKP menggelar diskusi membahas program prioritas yang diusung. Langkah ini menurutnya menjadi wujud keterbukaan KKP dalam menerima masukan dari Anggota Komisi IV DPR.

Sudin menyakini tiga program prioritas KKP dibuat untuk kesejahteraan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya hingga petambak garam. Namun pihaknya perlu mengetahui lebih detail mengenai program-program tersebut sehingga pengawasan yang dilakukan bisa lebih optimal.

"Kami melihat ada keseriusan dan komitmen KKP dalam menjalankan program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan tambak udang senilai Rp251,5 miliar. Jadi agar tidak ada salah pengertian di antara kita, maka kita minta penjelasan," ujar Sudin.

Seluruh pejabat eselon I dan II lingkup KKP turut hadir dalam FGD yang berlangsung selama lebih kurang tujuh jam tersebut.

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI