SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.021/SJ.5/I/2024

JAKARTA (23/1) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) siap menjadi mitra strategis dan membantu Pemerintah Timor Leste dalam mengembangkan dan memprioritaskan penguatan pengelolaan regional dan nasional terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kusdiantoro saat memberikan sambutan pada Lokakarya Nasional Perencanaan Ruang Laut (PRL) Timor Leste yang berlangsung di Timor Leste).

Kusdiantoro menyampaikan upaya yang dilaksanakan oleh Timor Leste sejalan dengan kegiatan yang direncanakan pada tingkat nasional dan regional melalui program AIS Forum, West Pacific MSP maupun CTI-CFF. Indonesia dan Timor Leste membangun kerjasama dalam bidang kelautan termasuk meningkatkan kapasitas institusi dan memajukan proses perencanaan ruang Laut.

“Perencanaan ruang laut selain mengalokasikan berbagai aktivitas manusia di ruang laut untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan juga memberikan manfaat untuk meminimalkan konflik pemanfaatan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan serta dasar penerbitan perizinan pemanfaatan ruang laut,” ujar Kusdiantoro.

Di kesempatan tersebut Kusdiantoro juga mendorong agar lokakarya dan pelatihan perencanaan ruang laut di Timor Leste ini dapat merumuskan perencanaan ruang laut yang efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat bagi perencanaan ruang laut di Timor Leste maupun di Indonesia mengingat posisi wilayah yang berbatasan langsung khususnya dengan wilayah Provinsi NTT dan di Laut Arafuru.

Lebih lanjut diterangkan kepada Pemerintah Timor Leste bahwa Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi yang menjadi dasar bagi pengaturan ruang laut yaitu 1 Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional, 9 Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, 3 Peraturan Presiden tentang Rencana Strategis Nasional dan 12 Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Terintegrasi Darat-Laut.

“Seluruh hasil penataan ruang laut di Indonesia tersebut telah didepositkan secara internasional melalui The Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO pada tahun 2022 sehingga status penataan ruang laut di Indonesia telah memasuki tahap implementasi sejajar dengan negara-negara maju di dunia,” terangnya.

Perencanaan ruang yang terintegrasi sangat berperan penting dalam mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi kelautan, memperkuat sistem logistik laut yang mendukung rantai produksi dan distribusi produk-produk kelautan. Tak hanya itu, perencanaan ruang yang terintegrasi juga akan meningkatkan konektivitas antar pulau maupun antar darat dan laut, mengurangi ketimpangan antar wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara dari kontribusi sektor kemaritiman  sekaligus menjamin kelestarian ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Meski demikian, menurut Kusdiantoro penataan ruang laut tak lepas dari sejumlah tantangan dalam proses penyusunan dan implementasinya, termasuk penyelesaian tumpang tindih regulasi dan kewewenang serta data yang kurang memadai dan tidak terintegrasi. Karenanya, solusi mengatasi tantangan tersebut menjadi suatu keharusan agar perencanaan ruang laut tak hanya mencapai jumlah regulasi yang diundangkan namun juga menghasilkan dokumen perencanaan berkualitas tinggi untuk pengelolaan dan pengembangan kelautan yang berkelanjutan.

Lokakarya Nasional Perencanaan Ruang Laut Timor Leste dilaksanakan pada tanggal 17-18 Januari 2024 merupakan tindak lanjut Sharing Knowledge Perencanaan Ruang Laut yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen PKRL sejak tahun 2021. Selain Tim Kerja Tata Ruang Laut Nasional Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP, kegiatan tersebut juga diikuti oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, akademisi, organisasi masyarakat dan NGO di Timor Leste.

“Tentu kami berharap forum ini menjadi sarana bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman Indonesia sebagai negara tetangga dalam penerapan dan mengembangkan perencanaan ruang laut untuk mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan. Mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya pembentukan kelembagaan yang berpreran secara khusus dalam menangani pengelolaan ruang laut yang akan menjadi panglima dalam pembangunan kelautan di Timor Leste,” pungkasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif bagi kesejahteraan bangsa melalui diplomasi maritim serta kerja sama dengan berbagai negara untuk mewujudkan strategi pembangunan ekonomi biru yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi bagi aktivitas yang menetap di ruang laut.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT