SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.926/SJ.5/IX/2021

JAKARTA (14/9) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak pemerintah daerah memegang teguh prinsip keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam kelautan dan perikanan di kawasan. Pengelolaan secara berkelanjutan sejalan dengan kebijakan penangkapan terukur yang akan diterapkan KKP di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Hal ini disampaikan Menteri Trenggono dalam acara penandatangan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, oleh 6 (enam) Pemerintah Provinsi di Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta, Selasa (14/9/2021). Keenamnya adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan menyambut baik kerja sama ini karena pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi baik dari sisi kewenangan sampai pengawasannya, termasuk pendekatan sosial budaya yang diperlukan,” ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya.

Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur mengedepankan keseimbangan ekonomi dan ekologi dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ada. Target yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut mulai dari pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, modernisasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia hingga kelestarian ekosistem.

Dengan adanya kesepahaman dan kerja sama yang dibangun ini, Menteri Trenggono optimis sektor kelautan dan perikanan akan berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat di daerah. Program-program terobosan KKP yang berkaitan dengan perikanan budidaya juga akan mudah diimplementasikan di daerah.

“Keberhasilan program prioritas KKP tentu memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan apresisasi kepada para Gubernur Pimpinan Pemerintah Provinsi beserta jajaran atas dukungan serta komitmen dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” paparnya.

Menteri Trenggono pun menegaskan bahwa untuk memastikan implementasi kebijakan penangkapan terukur tersebut berjalan secara efektif dan efisien, KKP akan melakukan peningkatan pengawasan dengan sistem terintegrasi yaitu dengan kapal penangkapan ikan, kapal pengawas, satelit, dan Pusat Pengendali yang berlokasi di Jakarta dan pelabuhan perikanan.

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI