SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.362/SJ.5/V/2022

SURABAYA (19/5) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya wujudkan reformasi birokrasi di tubuh kementerian sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pendalaman materi indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pun dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan bisa terukur kualitasnya mulai dari proses perencanaan hingga evaluasinya, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelautan dan perikanan.

"Dalam kegiatan pendalaman materi ini dikupas tuntas terkait Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan guna pencapaian agenda Reformasi Birokrasi," ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar saat membuka acara Pendalaman Materi Indikator Kualitas Kebijakan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu (18/5/2022).

Acara pendalaman materi IKK ini menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari akademisi hingga para ahli di bidang kebijakan publik dari Universitas Brawijaya, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertanian. Ratusan pesertanya berasal dari Pejabat Fungsional Peraturan Perundang-undangan, Pejabat Fungsional Analis Hukum, dan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan KKP.

Adapun materi yang dikupas pada pendalaman ini di antaranya Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas dari Hulu Sampai Hilir, Pengukuran Kualitas Kebijakan dan Indeks Kualitas Kebijakan, Kolaborasi Jabatan Fungsional dalam Menghasilkan Kualitas Kebijakan, Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur Terhadap Strategi Peningkatan Nilai Kualitas Kebijakan Reformasi Birokrasi, hingga Best Practices dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian.

"Melalui kegiatan ini diharapkan terwujudnya pemahaman bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, dan Analis Kebijakan, sekaligus menjadi pendorong peningkatan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan," pungkas Antam Novambar.

Sementara itu, Plt. Kepala Biro Hukum KKP Tini Martini memastikan pihaknya bekerja optimal dan bersinergi dengan Unit Kerja Eselon I dalam menghadirkan reformasi birokrasi di tubuh kementerian. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menurutnya menjadi bagian dalam mencapai target tersebut.

"Pendalaman materi ini sangat penting bagi kami karena bagian dari pengembangan diri juga. Semakin banyak pemahaman yang kita dapat, kebijakan yang dihasilkan tentunya dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkat kualitasnya," ungkap Tini.

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI