BELAWAN, (11/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan pelabuhan perikanan modern berwawasan lingkungan (eco fishing port) dan bertaraf internasional untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). 

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, mengatakan infrastruktur pelabuhan perikanan sangat penting untuk menunjang penerapan PIT. Menurutnya, pelabuhan perikanan harus bersih dan higienis agar mutu ikan tetap terjaga dengan baik.

“Adanya eco fishing port ini nanti akan menerapkan standar ketertelusuran hasil tangkapan ikan dan mutu yang baik sehingga harga ikan tetap terjaga stabil untuk pasar domestik dan luar negeri,” ujarnya saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Kamis (10/4).

Latif menjelaskan PPS Belawan menjadi salah satu lokasi pengembangan eco fishing port yang dilakukan menggunakan mekanisme pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) yang difasilitasi the Agence Française de Development (AFD).

“Survei kelayakan dan kunjungan lapangan telah dilakukan. Saat ini kami sedang melakukan penyelesaian dokumen perencanaan pengembangan fasilitas pada proyek Eco Fishing Port di PPS Belawan ini dan usulkan pengembangan kawasan baru seluas 28 hektar,” imbuhnya.

Saat ini, PPS Belawan telah mampu menampung 960 unit kapal dengan produktivitas mencapai 60.154 ton per tahun. Dengan adanya pengembangan ini diharapkan mampu menampung 1.200 unit kapal perikanan dengan produktivitas mencapai 186.000 ton per tahun.

Operasional PPS Belawan berada pada zona 5 PIT di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571. Potensi sumber daya ikannya mencapai 1.073.000 ton, dengan estimasi potensi ekonomi Rp. 25,14 triliun. 

Selain di Belawan, KKP juga akan mengembangkan eco fishing port di PPS Bitung Sulawesi Utara, PPS Cilacap Jawa Tengah, dan PPS Kendari Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan pelabuhan perikanan menjadi salah satu program prioritas KKP untuk mendukung terwujudnya penangkapan ikan terukur. Kebijakan penangkapan ikan terukur akan memberikan multiplier effect bagi pembangunan nasional serta mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder dari penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan dan industri perikanan.