SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.100/SJ.5/III/2025

JAKARTA, (7/3) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Muhammadiyah bersinergi menyukseskan pelaksaan program Ekonomi Biru, salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pangan menjadi masalah utama jika sumber daya alam perikanan tidak dikelola secara berkelanjutan. 

Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan sambutan usai penandatanganan nota kesepahamam antara KKP dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3), kemarin. 

“Saya mengajak kader – kader Muhammadiyah sebagai kaum cendekiawan muslim dapat menjadi agen perubahan untuk mengakselerasi implementasi kebijakan ekonomi biru di seluruh Indonesia demi mewujudkan keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Menteri Trenggono.

Untuk menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, lanjut Menteri Trenggono, KKP memiliki kebijakan Ekonomi Biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Program kerja di dalamnya mencakup Perluasan Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Adapun kegiatan yang disinergikan melalui nota kesepahaman tersebut yakni pengembangan kampung nelayan modern, pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan usaha garam rakyat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan sampah laut, restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan penguatan promosi konsumsi protein ikan.

Menteri Trenggono menambahkan, kebijakan Ekonomi Biru mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional saat ini yaitu menjadi misi ke dua dari 8 Misi Asta Cita Presiden Prabowo untuk mencapai triple win yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan kemiskinan menuju 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Muhammadiyah dengan jumlah anggota, jaringan dan aset yang besar dapat menjadi salah satu pilar penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara termasuk di sektor kelautan dan perikanan,” ungkapnya. 

Keterbatasan Pangan

Menteri Trenggono menjelaskan, populasi penduduk global diproyeksi meningkat secara eksponensial mencapai 9,7 miliar orang di tahun 2050 di mana hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pangan manusia sedangkan kapasitas daya dukung di darat cenderung terus menurun akibat tekanan aktivitas manusia.

“Ketersediaan pangan akan menjadi permasalahan umat manusia ke depan apabila kita tidak mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Peran sektor perikanan dalam suplai pangan biru atau blue food akan semakin besar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai pasar perikanan dunia yang diproyeksi akan terus mengalami pertumbuhan dengan CAGR sebesar 6,52% dari USD 269,3 miliar di tahun 2023 menjadi USD 419,09 miliar di tahun 2030.

Sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki luas perairan 6,4 juta km2, panjang garis pantai 108.000 km, 17.504 pulau, dan jumlah populasi penduduk 140 juta jiwa yang tinggal di kawasan pesisir, Indonesia harus menempatkan laut sebagai halaman depan sekaligus episentrum pembangunan nasional terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

“KKP sangat optimis bahwa sinergi, kolaborasi dan kerja sama dengan PP Muhammadiyah ini akan menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia kedepan,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengamini pentingnya menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan. “Risalah Islam Berkemajuan menyoroti ciri-ciri wasathiyah. Salah satunya hendaknya dalam menjalankan perintah agama, selalu berada dalam keseimbangan,” pungkasnya.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI